Jakarta: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD La Nyalla Mataliti. Dia menilai La Nyalla ingin mengesahkan tata tertib (tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama senator.
Semestinya, kata Feri, penentuan Tatib DPD ditentukan bersama senator terpilih. Sebab, ketentuan itu mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan.
"Pimpinan DPD mestinya dipilih anggota baru. Dalam konteks itu, peraturan tata tertib pemilihan juga harus disusun anggota yang baru, tidak kemudian dikendalikan anggota saat ini. Itu solusinya," kata Feri Amsari kepada wartawan, Sabtu, 20 Juli 2024.
Menurut dia, pengaturan tatib oleh DPD mesti dihindari. Sebab, aturan tersebut diperuntukkan bagi anggota DPD hasil Pemilu 2024.
"Masa kemudian pemilihan DPD periode berikutnya ditentukan, diatur ruang politiknya oleh DPD yang berada saat ini, menurut saya itu tidak sehat," ujar Feri.
Menurut Feri, pimpinan DPD seharusnya bertugas memimpin proses persidangan. Bukan menentukan arah gerak kelembagaan.
"Karena DPD berbeda dengan DPR, DPD itu isinya adalah individu individu yang merdeka, yang mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing," ujar dia.
Feri mengatakan anggota DPD mewakili daerah pemilihannya masing-masing, dan memiliki hak yang sama. Termasuk menjadi pimpinan lembaga tersebut.
Menurut dia, mereka bergerak atas nama dan kepentingannya sendiri. "Jadi bukan dikendalikan oleh pimpinan lembaga negara apalagi ketuanya itu bergerak demi kepentingannya sendiri, nah ini jadi problematika yg membuat keributan itu," kata dia.
Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.
Anggota DPD Dapil Papua, Yorrys Raweyai, mengkritik La Nyalla. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.
"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys, Selasa, 16 Juli 2024.
Jakarta: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua
DPD La Nyalla Mataliti. Dia menilai La Nyalla ingin mengesahkan tata tertib (tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama senator.
Semestinya, kata Feri, penentuan Tatib DPD ditentukan bersama senator terpilih. Sebab, ketentuan itu mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan.
"Pimpinan DPD mestinya dipilih anggota baru. Dalam konteks itu, peraturan tata tertib pemilihan juga harus disusun anggota yang baru, tidak kemudian dikendalikan anggota saat ini. Itu solusinya," kata Feri Amsari kepada wartawan, Sabtu, 20 Juli 2024.
Menurut dia, pengaturan tatib oleh DPD mesti dihindari. Sebab, aturan tersebut diperuntukkan bagi anggota DPD hasil
Pemilu 2024.
"Masa kemudian pemilihan DPD periode berikutnya ditentukan, diatur ruang politiknya oleh DPD yang berada saat ini, menurut saya itu tidak sehat," ujar Feri.
Menurut Feri, pimpinan DPD seharusnya bertugas memimpin proses persidangan. Bukan menentukan arah gerak kelembagaan.
"Karena DPD berbeda dengan DPR, DPD itu isinya adalah individu individu yang merdeka, yang mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing," ujar dia.
Feri mengatakan anggota DPD mewakili daerah pemilihannya masing-masing, dan memiliki hak yang sama. Termasuk menjadi pimpinan lembaga tersebut.
Menurut dia, mereka bergerak atas nama dan kepentingannya sendiri. "Jadi bukan dikendalikan oleh pimpinan lembaga negara apalagi ketuanya itu bergerak demi kepentingannya sendiri, nah ini jadi problematika yg membuat keributan itu," kata dia.
Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.
Anggota DPD Dapil Papua, Yorrys Raweyai, mengkritik La Nyalla. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.
"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys, Selasa, 16 Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
