Jakarta: Politikus Demokrat Azam Asman Natawijaya mengklaim pihaknya sudah lama meminta pemerintah moratorium sejumlah proyek infrastruktur.
"Saya sudah minta pemerintah moratorium sejak 6 Februari 2018," kata Wakil Ketua Komisi VI ini saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Februari 2018.
Saat itu, underpass rel kereta di Bandara Soekarno Hatta runtuh. Azam yang kebetulan sedang reses menumpahkan aspirasinya di media sosial. Menurutnya, perlu jeda bagi pemerintah untuk mengevaluasi proyek infrastruktur.
"Kalau saat itu dituruti, insiden Becakayu tak mungkin terjadi," klaimnya.
Baca: Moratorium untuk Meyakinkan Keselamatan Proyek
Ia menghitung, sejak Januari hingga Februari 2018, telah terjadi lima kecelakaan kerja. Beberapa faktor menjadi latar belakang. Salah satunya pemerintah kejar tayang penyelesaian infrastruktur.
"Wajar secara alamiah pengawasan menurun. Mengingat volume pekerjaan tinggi, waktu yang singkat dan sumber daya terbatas," katanya.
Azam menuding kejar tayang proyek berkaitan dengan Pilpres 2019. Kinerja Presiden Joko Widodo akan ditagih sebagai bukti nyata kerja pemerintahannya. Azam meminta Presiden tidak terlalu memaksakan kehendak pembangunan.
"Saya kira enggak bisa dilepaskan dari 2019. Dengan volume besar untuk kesuksesan pemerintah. Ini tak bisa dinafikan, ini fakta. BUMN karya-karya itu diminta bekerja 24 jam, ini di luar batas kemampuan manusia, apalagi pengawasannya lemah," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bV4R6LK" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Politikus Demokrat Azam Asman Natawijaya mengklaim pihaknya sudah lama meminta pemerintah moratorium sejumlah proyek infrastruktur.
"Saya sudah minta pemerintah moratorium sejak 6 Februari 2018," kata Wakil Ketua Komisi VI ini saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Februari 2018.
Saat itu, underpass rel kereta di Bandara Soekarno Hatta runtuh. Azam yang kebetulan sedang reses menumpahkan aspirasinya di media sosial. Menurutnya, perlu jeda bagi pemerintah untuk mengevaluasi proyek infrastruktur.
"Kalau saat itu dituruti, insiden Becakayu tak mungkin terjadi," klaimnya.
Baca: Moratorium untuk Meyakinkan Keselamatan Proyek
Ia menghitung, sejak Januari hingga Februari 2018, telah terjadi lima kecelakaan kerja. Beberapa faktor menjadi latar belakang. Salah satunya pemerintah kejar tayang penyelesaian infrastruktur.
"Wajar secara alamiah pengawasan menurun. Mengingat volume pekerjaan tinggi, waktu yang singkat dan sumber daya terbatas," katanya.
Azam menuding kejar tayang proyek berkaitan dengan Pilpres 2019. Kinerja Presiden Joko Widodo akan ditagih sebagai bukti nyata kerja pemerintahannya. Azam meminta Presiden tidak terlalu memaksakan kehendak pembangunan.
"Saya kira enggak bisa dilepaskan dari 2019. Dengan volume besar untuk kesuksesan pemerintah. Ini tak bisa dinafikan, ini fakta. BUMN karya-karya itu diminta bekerja 24 jam, ini di luar batas kemampuan manusia, apalagi pengawasannya lemah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
