Jakarta: Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai ada indikasi kuat bahwa Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam menentukan koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Menurut Denny, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Itu bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menggariskan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Presiden harus jujur dan adil," kata Denny Indrayana dalam tayangan, Metro TV, Kamis, 18 Mei 2023.
Denny mengatakan, semua pihak harus bersikap netral, baik, TNI, Polri, dan pejabat negara, termasuk Presiden. Menurut Denny, Pemilu tidak bisa adil jika Presidennya berpihak pada satu pihak, ibarat seorang wasit dalam pertandingan sepak bola.
"Saat Presiden sudah punya preferensi kepada bakal-bakal calon presiden, dan melakukan resistensi kepada calon presiden lain, maka itu jelas menunjukkan Presiden tidak netral dan melanggar konstitusi," jelas Denny.
Indikasi yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 adalah dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Denny menilai hal itu dikhawatirkan sebagai tindakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
“Di panggung belakang sebenarnya dalam ruang-ruang tertutup, itu dilakukan secara aktif untuk mempengaruhi dengan siapa berkoalisi dan dengan siapa berpasangan untuk Pilpres, itu jelas pelanggaran konstitusi ” ucap Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pakar hukum tata negara
Denny Indrayana menilai ada indikasi kuat bahwa Presiden
Joko Widodo cawe-cawe dalam menentukan koalisi dan pasangan calon presiden dan wakil presiden di
Pilpres 2024. Menurut Denny, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Itu bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menggariskan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Presiden harus jujur dan adil," kata Denny Indrayana dalam tayangan, Metro TV, Kamis, 18 Mei 2023.
Denny mengatakan, semua pihak harus bersikap netral, baik, TNI, Polri, dan pejabat negara, termasuk Presiden. Menurut Denny, Pemilu tidak bisa adil jika Presidennya berpihak pada satu pihak, ibarat seorang wasit dalam pertandingan sepak bola.
"Saat Presiden sudah punya preferensi kepada bakal-bakal calon presiden, dan melakukan resistensi kepada calon presiden lain, maka itu jelas menunjukkan Presiden tidak netral dan melanggar konstitusi," jelas Denny.
Indikasi yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 adalah dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Denny menilai hal itu dikhawatirkan sebagai tindakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
“Di panggung belakang sebenarnya dalam ruang-ruang tertutup, itu dilakukan secara aktif untuk mempengaruhi dengan siapa berkoalisi dan dengan siapa berpasangan untuk Pilpres, itu jelas pelanggaran konstitusi ” ucap Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
