Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut matra bukan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan penunjukan panglima TNI. Menurut dia, kebutuhan harus menjadi pertimbangan utama.
"Saya lebih mementingkan kepentingan situasi dan kondisi saat ini serta ke depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan ketentuan penunjukan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tidak ada di dalam aturan panglima TNI harus diisi salah satu matra.
"Itu kan tidak ada ketentuan tertulis bahwa panglima TNI itu harus dari mana, itu adalah hak penuh prerogratif dari presiden kita," ungkap dia.
Sepanjang kepala staf masing-masing matra masih aktif berdinas, maka mereka memiliki kesempatan yang sama untuk ditunjuk sebagai panglima TNI. Nanti, tergantung Presiden akan menjatuhkan pilihan apakah kepala staf angkatan darat, laut, atau udara, yang dipilih menjadi orang nomor satu di TNI.
"Karena itu adalah hak prerogatif dari pada presiden sebagai panglima tertinggi kita, oleh karena itu ya tergantung pak presiden siapa yang akan dipilih sepanjang masa jabatan memungkinkan ya enggak masalah," ujar dia.
Tak hanya matra, Dasco menilai penyelenggaraan pemilu bukan menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan calon panglima TNI. Sebab, tugas pengamanan pesta demokrasi bukan tugas khusus matra tertentu.
"Sehingga kalau kita ngomong pengamanan Pemilu itu sangat tergantung misalnya salah satu unsur yang dijadikan panglima TNI saya pikir enggak juga," sebut dia.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut matra bukan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan penunjukan
panglima TNI. Menurut dia, kebutuhan harus menjadi pertimbangan utama.
"Saya lebih mementingkan kepentingan situasi dan kondisi saat ini serta ke depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan ketentuan penunjukan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tidak ada di dalam aturan
panglima TNI harus diisi salah satu matra.
"Itu kan tidak ada ketentuan tertulis bahwa panglima TNI itu harus dari mana, itu adalah hak penuh prerogratif dari presiden kita," ungkap dia.
Sepanjang kepala staf masing-masing matra masih aktif berdinas, maka mereka memiliki kesempatan yang sama untuk ditunjuk sebagai
panglima TNI. Nanti, tergantung Presiden akan menjatuhkan pilihan apakah kepala staf angkatan darat, laut, atau udara, yang dipilih menjadi orang nomor satu di TNI.
"Karena itu adalah hak prerogatif dari pada presiden sebagai panglima tertinggi kita, oleh karena itu ya tergantung pak presiden siapa yang akan dipilih sepanjang masa jabatan memungkinkan ya enggak masalah," ujar dia.
Tak hanya matra, Dasco menilai penyelenggaraan pemilu bukan menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan calon panglima TNI. Sebab, tugas pengamanan pesta demokrasi bukan tugas khusus matra tertentu.
"Sehingga kalau kita ngomong pengamanan Pemilu itu sangat tergantung misalnya salah satu unsur yang dijadikan panglima TNI saya pikir enggak juga," sebut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)