Ilustrasi MK/Beranda Antara
Ilustrasi MK/Beranda Antara

MK Perintahkan DPR dan Penyelenggara Pemilu Tentukan Model Pemilu 2024

Nasional mahkamah konstitusi kpu bawaslu DPR RI Pemilu 2024
Fachri Audhia Hafiez • 24 November 2021 13:56
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menentukan model pemilihan Pemilu Serentak 2024. Hal ini guna mengantisipasi potensi persoalan teknis penyelenggaraan di tiap tingkatan.
 
Instruksi tertuang dalam putusan pemohon uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini diajukan sejumlah petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah.
 
"Berkenaan dengan hal tersebut dengan telah semakin dekatnya pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak 2024, maka melalui putusan ini mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk segera menindaklanjuti putusan MK a quo," kata anggota majelis hakim MK, Saldi Isra, saat persidangan di Gedung MK, Rabu, 24 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masalah teknis yang dimaksud merujuk pada permohonan pemohon yang mendalilkan Pemilu Serentak 2024 akan membebankan penyelenggara. Sebab, pemilihan legislatif (pileg) DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan serentak.
 
"Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma," ujar Saldi.
 
Baca: MK Tolak Gugatan Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024
 
Dia menilai DPR dan penyelenggara pemilu memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan kajian secara berkala. Sehingga, masalah-masalah teknis terkait beban petugas penyelenggara pemilu dapat diminimalkan dan diantisipasi.
 
"Misalnya, pembentuk undang-undang dan penyelenggaraan pemilihan umum dapat saja menyepakati adanya jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPR provinsi dengan anggota DPRD kabupaten kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," ujar Saldi.
 
Bagi Mahkamah, kata Saldi, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 harus sesuai dengan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu harus memperhitungkan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia. 
 
Permohonan uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu telah ditolak MK. Gugatan dengan nomor perkara 16/PUU-XIX/2021 ini diajukan empat pemohon.
 
Keempat pemohon ialah Akhid Kurniawan selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 024 di Kelurahan Wirokerten, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
 
Lalu, Dimas Permana Hadi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019 di Kecamatan Ngaglik DIY dan Heri Darmawan sebagai PPK pada Pemilu 2019 di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Kemudian, Subur Makmur selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2019 di Kelurahan Abadijaya, Depok, Jawa Barat. 
 
Mereka mengajukan uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Para pemohon mempermasalahkan frasa 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak' pada kedua pasal tersebut.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif