Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

MK Tolak Gugatan Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

Fachri Audhia Hafiez • 24 November 2021 13:03
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Permohonan gugatan terkait format penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
 
"Amar putusan, mengadili dalam provisi, menolak provisi para permohonan. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.
 
Menurut majelis hakim, permohonan para pemohon serta provisi tak beralasan menurut hukum dan tidak ne bis in idem. Namun, para pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada pertimbangannya, Mahkamah menyatakan model keserentakan pada penyelenggaraan pemilu sejatinya sudah tertuang dalam putusan MK Nomor 55 Tahun 2019. Putusan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
Anggota majelis hakim MK, Saldi Isra, mengatakan penentuan model pemilihan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, model yang dipilih harus menjaga prinsip keserentakan dalam pemilihan.
 
Sementara itu, permohonan pemohon mengenai model pemisahan penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga dinilai telah tertuang dalam putusan MK Nomor 55 Tahun 2019. Keinginan pemohon terkait pemisahan penyelenggaraan pileg dengan pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, bukan lagi ranah MK.
 
"Keinginan para pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam wilayah kewenangan mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang," ujar Saldi.
 
Baca: 6 Model Pemilu Serentak 2024 Usulan MK
 
Dalil pemohon yang menilai kehadiran lima kotak suara pemilihan membuat beban penyelenggara, dikesampingkan Mahkamah. Majelis hakim menilai hal itu sejatinya berkaitan dengan tata kelola manajemen penyelenggara serta model yang akan ditentukan.
 
"Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen, atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak," ujar Saldi.
 
Gugatan dengan nomor perkara 16/PUU-XIX/2021 diajukan empat pemohon. Rincian pemohon ialah Akhid Kurniawan selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 024 di Kelurahan Wirokerten, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Pemilu 2019. Lalu, Dimas Permana Hadi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ngaglik, DIY, dan Heri Darmawan sebagai PPK di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, pada Pemilu 2019.
 
Kemudian, Subur Makmur selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Abadijaya, Depok, Jawa Barat pada Pemilu 2019. Mereka mengajukan uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Para pemohon mempermasalahkan frasa 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak'.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif