Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie. MI/Adam Dwi
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie. MI/Adam Dwi

Pemerintah Dinilai Salah Langkah terkait RUU HIP

Nasional RUU Haluan Ideologi Pancasila
Surya Perkasa • 18 Juli 2020 11:54
Jakarta: Respon pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dianggap salah. Mengganti judul dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) justru menimbulkan kecurigaan baru dari masyarakat.
 
"Dengan diubah judul ini kan bukan ditunda artinya, dirubah ini," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi virtual Smart FM di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2020.
 
Seharusnya, pemerintah konsisten meneruskan sikap menunda pembahasan RUU HIP dengan menghentikan pembahasan. RUU yang menjadi inisiatif DPR itu kemudian harus dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penghentian pembahasan RUU HIP merupakan jawaban pasti atas desakan masyarakat. Sebab, beleid tersebut tidak mencantumkan TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan memeras Pancasila.
 
Baca: RUU HIP Diganti Menjadi RUU BPIP pada Masa Sidang Selanjutnya
 
Setelah RUU HIP dicabut, baru pemerintah melayangkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Coret dulu dari (Prolegnas) Prioritas 2020 lalu sambil begitu diperbaiki dimuat lagi di (Prolegnas) Prioritas 2021 dengan judul yang baru," ungkap dia.
 
Anggota DPD dari Jakarta itu menilai, bukan langkah yang sulit menghentikan dan mencabut RUU HIP dari daftar prolegnas. Pencabutan tergantung sikap dan keinginan pemerintah dan DPR.
 
"Ideal sebetulnya dihentikan dulu baru dimasukkan lagi dan waktunya cuma 4 bulan, sebentar sekali. Dimasukkan lagi ke dalam prioritas utama untuk 2021," sebut dia.
 
Selain itu, dia mengusulkan perubahan yang dilakukan tidak hanya sebatas mengatur kelembagaan BPIP. Aturan tersebut harus menguatkan pembinaan ideologi Pancasila.
 
"Kalau hanya badan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada itu cukup dengan melalui perpres (peraturan presiden). Kita mau meningkatkan agenda pembinaan ideologi maka dengan undang-undang," ujar mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif