Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.

Negara Wajib Melindungi Warga dari Ancaman Kekerasan Seksual

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Cindy • 05 Agustus 2020 18:31
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyebut negara belum memiliki aturan spesifik terkait perlindungan korban kekerasan seksual serta memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Negara didorong segera menghadirkan aturan tersebut lewat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
 
"Negara harus memberi perlindungan dan menciptakan rasa aman bagi semua warga negara sehingga perlu segera menghadirkan peraturan yang melindungi warga negara dari ancaman kekerasan seksual," kata Rerie saat diskusi secara daring berjudul 'Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana', Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Menurutnya, kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja. Namun, berkembang dalam bentuk pemaksaan aborsi, percobaan perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga cyber bullying.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rerie mengatakan para pelaku kekerasan seksual di luar perkosaan dan pencabulan sulit dijerat hukum pidana. Sebab, aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kekerasan seksual memiliki keterbatasan.
 
Kekerasan seksual tak hanya menyasar kaum perempuan, tetapi juga anak perempuan, dan anak laki-laki. Aturan soal perlindungan korban itu tak spesifik dijabarkan dalam KUHP.
 
"Kondisi ini menjadi dasar bagi kita semua untuk segera menuntaskan pembahasan RUU PKS dan mengesahkannya sebagai undang-undang," tegas Rerie.
 
Baca: Masyarakat Diminta Dukung RUU PKS
 
Pelaksana Harian Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, mengatakan pemerintah tengah aktif membahas soal RUU PKS. Pembahasan dilakukan dengan berbagai pihak baik pro maupun kontra.
 
"Langkah-langkah tersebut untuk mereview RUU PKS sebelum dimasukkan kembali pada Prolegnas di 2021," ujar Ratna.
 
Pemerintah, kata Ratna, terus berupaya mendorong pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang karena ancaman kekerasan seksual disebut nyata dan mengancam hak asasi manusia. Berdasarkan survei Kementerian PPPA pada 2018, satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
 
Bahkan, satu dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual dan satu dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. "Sampai dengan 26 Juli lalu, sebanyak 55,38 persen laporan kekerasan terhadap anak yang kami terima adalah kekerasan seksual. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan," kata Ratna.
 
Sementara itu, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menegaskan kejahatan seksual yang dilakukan pelaku telah mencederai martabat korban. Padahal, martabat manusia merupakan hak yang paling dasar dari warga negara.
 
"Dengan kondisi tersebut perlu dasar hukum yang komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual baik hukum dari sisi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi," kata Ninik.
 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Lucky Endarwati, menyebut penghapusan kekerasan seksual harus didasarkan pada enam asas. Yakni penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif