Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta hadir dalam rapat bersama Komisi III DPR. Hal itu dibutuhkan untuk mencegah makin liarnya isu terkait transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.
"Dalam rapat berikutnya bersama-sama Pak Menkopolhukam dijelaskan satu satu, supaya pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak liar, tidak kemana-mana ya, bahkan bisa jadi alat politik. Jangan sampai seperti itu," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Taufik mengatakan transaksi mencurigakan itu awalnya tidak disampaikan utuh. Sehingga, memunculkan pertanyaan dan publik menunggu penjelasan tuntas mengenai hal itu.
"Suatu pernyataan yang dia tidak komprehensif, Rp349 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tanpa ada pemilahan ada kamar-kamar lagi dijelaskan, 2009 sekian, 2010 sekian, ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak dan seterusnya. Ini kan kita belum mendapatkan ini," jelas Taufik.
Taufik berharap pada rapat berikutnya diungkapkan secara detail soal polemik itu. Termasuk gambaran mengenai pola untuk perbaikan sistem dan terkait penegakan hukum.
Ia juga mempertanyakan kinerja PPATK. Terganggu atau tidak setelah kemunculan pernyataan transaksi mencurigakan tersebut.
"Pertanyaan saya apakah kejadian ini, pernyataan pak Mahfud seperti itu yang kemudian menjadi banyak pertanyaan banyak persoalan mengganggu kah kerja PPATK. Karena kan PPATK kan independen, kalau sudah seperti ini kan harus istilahnya cuci piring. Nah mengganggu enggak," jelas Taufik.
Transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun juga sempat menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia menyebut pergerakan uang sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu mulai terendus pemerintah sejak 2009.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD diminta hadir dalam rapat bersama Komisi III
DPR. Hal itu dibutuhkan untuk mencegah makin liarnya isu terkait transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.
"Dalam rapat berikutnya bersama-sama Pak Menkopolhukam dijelaskan satu satu, supaya pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak liar, tidak kemana-mana ya, bahkan bisa jadi alat politik. Jangan sampai seperti itu," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai
NasDem Taufik Basari saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Taufik mengatakan transaksi mencurigakan itu awalnya tidak disampaikan utuh. Sehingga, memunculkan pertanyaan dan publik menunggu penjelasan tuntas mengenai hal itu.
"Suatu pernyataan yang dia tidak komprehensif, Rp349 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tanpa ada pemilahan ada kamar-kamar lagi dijelaskan, 2009 sekian, 2010 sekian, ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak dan seterusnya. Ini kan kita belum mendapatkan ini," jelas Taufik.
Taufik berharap pada rapat berikutnya diungkapkan secara detail soal polemik itu. Termasuk gambaran mengenai pola untuk perbaikan sistem dan terkait penegakan hukum.
Ia juga mempertanyakan kinerja
PPATK. Terganggu atau tidak setelah kemunculan pernyataan transaksi mencurigakan tersebut.
"Pertanyaan saya apakah kejadian ini, pernyataan pak Mahfud seperti itu yang kemudian menjadi banyak pertanyaan banyak persoalan mengganggu kah kerja PPATK. Karena kan PPATK kan independen, kalau sudah seperti ini kan harus istilahnya cuci piring. Nah mengganggu enggak," jelas Taufik.
Transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun juga sempat menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia menyebut pergerakan uang sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu mulai terendus pemerintah sejak 2009.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
