Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan BUMD punya peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk, dalam menangani inflasi.
"BUMD mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk dalam penanganan inflasi, menjaga stabilitas harga dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)," kata Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Maret 2023.
Kemendagri mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga guna mendorong pengelolaan BUMD. Sehingga, telah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.
Fatoni menjelaskan pertumbuhan perekonomian domestik di Indonesia pada 2022 terus meningkat di kisaran 4,5-5,3 persen, dan tetap kuat pada 2023. Menurut dia, kabar baik ini perlu disikapi dengan optimistis untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.
Fatoni menyatakan sebagai salah satu pelaku usaha yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD harus mampu menjawab tantangan tersebut. BUMD menjalankan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.
"Pada sisi lain, sangat bisa dimengerti keberadaan BUMD sebagai entitas bisnis, sehingga pelayanan publik yang dilakukan BUMD sebagai korporasi, juga diperlukan kemandirian dalam pengelolaannya dan mampu menghasilkan keuntungan serta hasil yang optimal dengan dukungan dari pemegang saham," jelas Fatoni.
Fatoni menyebut jumlah BUMD saat ini mencapai 1.056. Sebanyak 205 BUMD di antaranya milik pemerintah provinsi, dan 851 BUMD milik pemerintah kabupaten/kota.
Jenis BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan rakyat milik Pemda, 360 BUMD Air minum, 17 BUMD penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dan 441 BUMD Aneka usaha. Sementara, jumlah aset BUMD Rp899,4 triliun, jumlah ekuitas Rp236,6 triliun, laba Rp29,6 triliun, dan deviden Rp13,02 triliun.
"Dengan jumlah BUMD dan aset yang luar biasa, perlu atensi dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Ini potensi dan peluang yang bjsa kita maksimalkan untuk mewujudkan kesejeahteraan rakyat melalui BUMD," ucap Fatoni.
Fatoni menyebut sinergi merupakan salah satu kunci sukses dan berkembangnya BUMD. Banyak yang bisa dihasilkan BUMD. Dominasi kepemilikan saham pemerintah daerah, kelengkapan potensi dan sumber daya yang dimiliki, dapat memperkuat pembiayaan dan jaringan, pertukaran teknologi dan informasi, serta pemerataan pembangunan.
"Kementerian Dalam Negeri juga sangat mendukung pengelolaan BUMD yang profesional, mandiri, inovasi dan bertata kelola yang baik," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) menekankan BUMD punya peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk, dalam menangani inflasi.
"BUMD mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk dalam penanganan inflasi, menjaga stabilitas harga dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)," kata Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Maret 2023.
Kemendagri mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga guna mendorong pengelolaan
BUMD. Sehingga, telah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.
Fatoni menjelaskan pertumbuhan perekonomian domestik di Indonesia pada 2022 terus meningkat di kisaran 4,5-5,3 persen, dan tetap kuat pada 2023. Menurut dia, kabar baik ini perlu disikapi dengan optimistis untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.
Fatoni menyatakan sebagai salah satu pelaku usaha yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD harus mampu menjawab tantangan tersebut. BUMD menjalankan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.
"Pada sisi lain, sangat bisa dimengerti keberadaan BUMD sebagai entitas bisnis, sehingga pelayanan publik yang dilakukan BUMD sebagai korporasi, juga diperlukan kemandirian dalam pengelolaannya dan mampu menghasilkan keuntungan serta hasil yang optimal dengan dukungan dari pemegang saham," jelas Fatoni.
Fatoni menyebut jumlah BUMD saat ini mencapai 1.056. Sebanyak 205 BUMD di antaranya milik pemerintah provinsi, dan 851
BUMD milik pemerintah kabupaten/kota.
Jenis BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan rakyat milik Pemda, 360 BUMD Air minum, 17 BUMD penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dan 441 BUMD Aneka usaha. Sementara, jumlah aset BUMD Rp899,4 triliun, jumlah ekuitas Rp236,6 triliun, laba Rp29,6 triliun, dan deviden Rp13,02 triliun.
"Dengan jumlah BUMD dan aset yang luar biasa, perlu atensi dan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Ini potensi dan peluang yang bjsa kita maksimalkan untuk mewujudkan kesejeahteraan rakyat melalui BUMD," ucap Fatoni.
Fatoni menyebut sinergi merupakan salah satu kunci sukses dan berkembangnya BUMD. Banyak yang bisa dihasilkan BUMD. Dominasi kepemilikan saham pemerintah daerah, kelengkapan potensi dan sumber daya yang dimiliki, dapat memperkuat pembiayaan dan jaringan, pertukaran teknologi dan informasi, serta pemerataan pembangunan.
"Kementerian Dalam Negeri juga sangat mendukung pengelolaan BUMD yang profesional, mandiri, inovasi dan bertata kelola yang baik," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
