Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah memaksimalkan inovasi. Pelayanan publik diyakini meningkat jika ide cemerlang berhasil dibuat.
"Kondisi demikian menempatkan inovasi sebagai sebuah keniscayaan yang harus kita tindak lanjuti dalam upaya untuk memperbaiki sektor pelayanan publik," kata Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Aferi Syamsidar Fudai melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Maret 2023.
Aferi juga menyebut inovasi bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan kebijakan juga diyakini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Inovasi diharap disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di daerah. Pengembangan ilmu teknologi wajib dimaksimalkan dalam pengadaan gagasan tersebut.
Aferi juga mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah daerah jika butuh masukan terkait pencarian inovasi. Seluruh kementerian lembaga juga diyakini bisa diajak bekerja sama.
"Melalui koordinasi dan kolaborasi bersama lintas kementerian lembaga ini pembinaan terhadap daerah diharapkan menjadi lebih optimal bagi daerah yang kurang inovatif, daerah yang tidak dapat dinilai, maupun daerah yang mengalami penurunan kategori," ucap Aferi.
Meski begitu, Aferi meminta inovasi yang diciptakan nanti harus mengacu dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya agar birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dengan baik.
"Mulai dari birokrasi di tingkat pusat hingga daerah dengan moto lebih cepat lebih mudah, lebih murah, dan lebih pintar serta lebih baik," kata Aferi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) meminta
pemerintah daerah memaksimalkan inovasi. Pelayanan publik diyakini meningkat jika ide cemerlang berhasil dibuat.
"Kondisi demikian menempatkan
inovasi sebagai sebuah keniscayaan yang harus kita tindak lanjuti dalam upaya untuk memperbaiki sektor
pelayanan publik," kata Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Aferi Syamsidar Fudai melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Maret 2023.
Aferi juga menyebut inovasi bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan kebijakan juga diyakini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Inovasi diharap disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di daerah. Pengembangan ilmu teknologi wajib dimaksimalkan dalam pengadaan gagasan tersebut.
Aferi juga mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah daerah jika butuh masukan terkait pencarian inovasi. Seluruh kementerian lembaga juga diyakini bisa diajak bekerja sama.
"Melalui koordinasi dan kolaborasi bersama lintas kementerian lembaga ini pembinaan terhadap daerah diharapkan menjadi lebih optimal bagi daerah yang kurang inovatif, daerah yang tidak dapat dinilai, maupun daerah yang mengalami penurunan kategori," ucap Aferi.
Meski begitu, Aferi meminta inovasi yang diciptakan nanti harus mengacu dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya agar birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dengan baik.
"Mulai dari birokrasi di tingkat pusat hingga daerah dengan moto lebih cepat lebih mudah, lebih murah, dan lebih pintar serta lebih baik," kata Aferi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
