Pengalaman 2019 dan 2020 Jadi Bahan Evaluasi Pemilu 2024

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik. Pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 jadi bahan evaluasi penyenggaraan pesta demokrasi lebih baik. Hal itu disampaikan anggota KPU Yulianto Sudrajat dalam Seminar Nasional MKD DPR RI dengan tema Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis. Dia tak ingin pengalaman petugas ad hoc yang meninggal saat menjalankan tugas kembali terulang pada Pemilu 2024. "Itu bagian-bagian kami harus merumuskan secara teknis agar beban penyelenggaraan pemilu ini tidak seberat pemilu sebelumnya," kata Yulianto di Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023. Sedangkan penyelenggaraan Pilada 2020 memiliki tantangan tersendiri. Sebab, diselenggarakan di tengah pandemi covid-19.   Yulianto menyebut Pemilu 2024 sangat kompleks. Potensi permasalahan pun pasti akan bertambah karena pemilu nasional dan daerah diselenggarakan di tahun yang sama. "Ini bagi penyelenggara juga tidak mudah, karena pasti ada irisan tahapan-tahapan nantinya. Jadi belum selesai pemilunya kami sudah memasuki tahapan pilkada. Itu karena dilaksanakan di tahun yang sama," ungkap dia. Ada sejumlah tantangan Pemilu 2024 yang menjadi perhatian KPU. Mulai dari jarak waktu yang dekat, irisan tahapan pemilu dan pilkada, kompleksitas pengelolaan logistik, akhir masa jabatan KPU tingkat daerah, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. "Hari H pemungut suara kan di Februari, jadi Januari Februari itu curah hujan juga masih tinggi, gelombang laut di beberapa kepulauan juga tinggi. Ini sebagai bagian dinamika beban kerja penyelenggara," ujar dia. Tantangan lain yaitu pengelompokan masyarakat secara politik,maraknya informasi hoax, dan potensi  politisasi sara. Meski banyak tantangan, KPU mengklaim sudah mempersiapkan sejumlah upaya. Salah satunya memasifkan sosialisasi dan edukasi pemilu kepada semua lapisan masyarakat. Dia menegaskan eukasi politik tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tapi juga semua stakeholder seperti partai politik, perguruan tinggi dan semua lembaga negara terkait. "Pemilu berintegritas itu tentu tidak hanya penyelenggara tetapi peserta dan juga pemilihnya. Harus beriringan karena integritas bagian dari etik," ujar dia. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id