Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menggelar sosialisasi Pemilu 2024 bagi warga binaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rutan Lapas. Kegiatan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta.
"Ini sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana," kata Kepala Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chaldun dalam keterangan tertulis, Jumat 17 Maret 2023.
Ibnu memerinci, kapasitas hunian di wilayah DKI Jakarta mencapai 5.863 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) 16.197 orang. Angka ini terdiri WNI 16.088 orang, WNA 109 orang.
Jumlah WBP yang memiliki NIK 16.012 orang, WBP yang tidak memiliki NIK 76 orang. Lalu, WBP yang memiliki NIK DKI Jakarta 11.783 orang, WBP NIK luar Jakarta 4.229 orang.
"Dan jumlah WBP potensial pemilih sebanyak 16.062 orang," ungkap dia.
Ibnu Chuldun juga memberikan arahan kepada para Kepala Lapas dan Rutan agar dapat memberikan petunjuk dan pendampingan terhadap petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS.
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta beserta jajarannya. Kegiatan ini dinilai amat penting guna memastikan hak pilih bagi warga binaan.
"Harapan kami pemilihan umum yang akan diselenggarakan di tahun 2024 bagi pemilih khusus ini dapat berjalan dengan baik," ungkap dia.
Sub Koordinator Pertukaran data dan Informasi, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bambang Setiawan menyampaikan bahwa sinergi dalam perekaman data NIK bagi WBP ini untuk memberikan hak politik WBP sebagai WNI.
"Ikut dalam Pemilu adalah hak semua orang termasuk WBP dalam Lapas maupun tahanan yang masih mengikuti proses hukum di Rutan," tutur Bambang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menggelar sosialisasi
Pemilu 2024 bagi warga binaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rutan Lapas. Kegiatan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta.
"Ini sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana," kata Kepala Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chaldun dalam keterangan tertulis, Jumat 17 Maret 2023.
Ibnu memerinci, kapasitas hunian di wilayah
DKI Jakarta mencapai 5.863 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) 16.197 orang. Angka ini terdiri WNI 16.088 orang, WNA 109 orang.
Jumlah WBP yang memiliki NIK 16.012 orang, WBP yang tidak memiliki NIK 76 orang. Lalu, WBP yang memiliki NIK DKI Jakarta 11.783 orang, WBP NIK luar Jakarta 4.229 orang.
"Dan jumlah WBP potensial pemilih sebanyak 16.062 orang," ungkap dia.
Ibnu Chuldun juga memberikan arahan kepada para Kepala Lapas dan Rutan agar dapat memberikan petunjuk dan pendampingan terhadap petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS.
Anggota KPU Provinsi
DKI Jakarta Partono mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta beserta jajarannya. Kegiatan ini dinilai amat penting guna memastikan hak pilih bagi warga binaan.
"Harapan kami pemilihan umum yang akan diselenggarakan di tahun 2024 bagi pemilih khusus ini dapat berjalan dengan baik," ungkap dia.
Sub Koordinator Pertukaran data dan Informasi, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bambang Setiawan menyampaikan bahwa sinergi dalam perekaman data NIK bagi WBP ini untuk memberikan hak politik WBP sebagai WNI.
"Ikut dalam Pemilu adalah hak semua orang termasuk WBP dalam Lapas maupun tahanan yang masih mengikuti proses hukum di Rutan," tutur Bambang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
