72,9 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan sebagian besar masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 15-22 Maret 2019.   "Pemerintah Jokowi-JK relatif stabil 72,9 persen masyarakat menyatakan puas, 26,3 persen menyatakan tidak puas, dan 0,8 persen tidak tahu," kata Peneliti CSIS Noory Okthariza di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.   Dari hasil tersebut, dua menjabarkan kembali program-program kerja yang telah berjalan selama empat tahun. Hasilnya, pembangunan dan infrastruktur menempati posisi tertinggi di tingkat kepuasan masyarakat.   Pada pembangunan dan infrastruktur, sebesar 79,2 persen responden puas dan 19,2 persen tidak puas. Di isu pendidikan, 76,6 persen publik puas dan 21,9 persen tidak puas. Pada isu maritime, 70,6 persen publik puas dan 23,1 persen tidak puas.   Soal sosial dan pembangunan manusia, sebanyak 67,7 responden persen puas dan 28,7 persen tidak puas. Di politik, hukum dan keamanan, 64,5 persen publik puas dan 31,9 persen tidak puas. Untuk hubungan luar negeri, sebanyak 61,9 persen masyarakat puas dan 30.3 persen tidak puas. Sementara itu, di bidang ekonomi, 61,5 persen responden puas dan 36,9 tidak puas.   Kendati demikian, persepsi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional yang dianggap lebih baik dari tahun lalu. Hal ini menjadi penopang tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.   Sebanyak 50,2 dan 48,3 persen warga menyatakan kondisi ekonomi keluarga keluarga dan ekonomi nasional lebih baik dari tahun lalu. Sementara itu, banyak juga masyarakat yang optimis kondisi ekonomi keluarga dan nasional akan semakin baik ke depannya.   "Sebanyak 77 persen menyatakan perekonomian nasional akan lebih baik ke depanya, 80,8 persen menyatakan kondisi keluarga mereka akan membaik," tutur dia.   CSIS juga mengevaluasi terhadap program-program ekonomi pemerintah yang ada. Terlihat, program sosial asuransi pro kesejahteraan seperti BPJS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dianggap paling penting.   "Yang membutuhkan anggaran pemerintah yang lumayan besar, BPJS  itu diapresiasi paling tinggi, KIP KIS, paling tinggi 35.5 persen,  jauh dari infrastruktur  yang angka 18.3 persen," imbuh dia.   Baca: Kebijakan Pemerataan Ekonomi Jokowi Dinilai Tepat Sasaran Selain itu, porgam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi listrik serta BBM ada di urutan ketiga dan keempat dengan jumlah 11,2 dan 10,5 persen dukungan responden. Sementara itu, program yang gencar dilakukan pemerintah, yaitu pembagian sertifikat tidak dianggap penting.   "Ternyata hanya diapresiasi sekitar dua persen saja, angkanya kecil jika dibandingkan program sosial asuransi," tutur dia.   Program permudahan akses pinjaman bank dianggap penting sebesar 5,4 persen responden dan program padat karya 3.6 persen. Program pelestarian lingkungan hidup dinilai tidak banyak yang tahu, hanya diapresiasi 1,9 persen responden.   Survei CSIS dilakukan pada 15-22 Maret 2019 dengan total responden 1.960 yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.