Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Kebijakan Pemerataan Ekonomi Jokowi Dinilai Tepat Sasaran

Ekonomi infrastruktur presiden jokowi
Fachri Audhia Hafiez • 25 Maret 2019 06:15
Jakarta: Kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah tepat sasaran. Salah satunya kebijakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan koridor kebutuhan masyarakat.
 
"Jika kebijakan pembangunan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah sudah on the track. Karena dampaknya dirasakan hampir semua kalangan. Menurut saya tidak ada alasan bagi kelas menengah, terutama di perkotaan untuk tidak mendukung pemerintah," kata Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro saat dihubungi, Jakarta, Minggu, 24 Maret 2019.
 
Ari mengatakan, pemerintah telah memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat menengah ke bawah sebagai bentuk pemerataan taraf hidup. Dia mencontohkan, seperti halnya sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal yang diupayakan pemerintah saat ini sudah benar fokus pada pemerataan. Sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin," ujar Ari.
 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini menjelaskan, sejak pertengahaan 1990-an, kelas menengah perkotaan di Indonesia terus bertumbuh. Termasuk yang merasakan dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
 
"Sementara untuk kelas bawah, mereka merasakan bantuan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat), sarana irigasi, dan lainnya yang bersifat pemberdayaan," ucap Ari.
 
Peneliti ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, meski belum sempurna, kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi sudah pada jalur yang benar. Semua pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan publik, tak hanya kelas menengah, tapi semua kalangan.
 
"Coba saja lihat di hampir semua survei, tertutama yang menyasar tingkat kepuasaan terhadap kebijakan pemerintah, itu 70 persennya merasa puas," ujar Piter.
 
Kalau pun ada yang tidak mendukung pemerintah, lanjut Piter, hal itu lebih disebabkan ketidaksukaan. "Terutama karena termakan hoaks, misalnya soal isu agama atau tenaga kerja asing," tegas Piter.
 

(EKO)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif