Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menganalisis kecenderungan perpolitikan dalam beberapa pemilihan umum (pemilu). Hasyim melihat ada budaya musayawarah-mufakat dalam proses kontestasi politik.
"Dalam serangkaian Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2022, budaya musyawarah-mufakat nampaknya sudah mulai terimplementasi pada realitas politik," ujar Hasyim dalam esainya yang dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022.
Hal tersebut tergambar dalam tulisan Hasyim bertajuk 'Pemilu dalam masyarakat majemuk: menyegarkan kembali pemankaan Bhineka Tunggal Ika', Menurut dia, budaya tersebut ditunjukkan partai politik yang membuka diri dalam koalisi partai. Terutama, dalam mengusung pasangan calon di pilkada.
Hasyim mengatakan meski ada konflik dalam pemilihan umum legislatif, namun partai bersedia membuka ruang untuk berkolaborasi. Menurut dia, budaya itu juta terlihat dari elite partai politik.
"Demikian juga kesediaan diri para elite politik untuk menyelesaikan konflik melalui badan pengawas pemilu dan meja peradilan," ujar Hasyim.
Dia mengatakan budaya tersebut menghasilkan kecenderungan lain yang berujung pada persatuan bangsa. Partai politik dinilai telah dewasa menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan.
Hasyim mencontohkan konflik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kala itu, kubu calon presiden Joko Widodo berseteru dengan calon presiden Prabowo Subianto.
Setelah Pemilu 2019 usai, Hasyim melihat ada implementasi lain dari model konflik-konsensus. Terutama, untuk menyamakan persepsi demi kemajuan negara.
"Joko Widodo merangkul Prabowo Subianto menjadi bagian dari kabinet, dan kebesaran hati Prabowo Subianto untuk bersedia bergabung dalam kabinet," kata Hasyim.
Dia melihat kedewasaan berpolitik ini tak hanya ditunjukkan dengan masuknya Prabowo ke kabinet. Jokowi sebagai pemenang juga merangkul Sandiaga Uno untuk ikut membangun Indonesia.
"Menunjukkan adanya 'kekenyalan demokrasi', yaitu sekeras apapun konflik dan penetrasi dalam pemilu, pada akhirnya akan berujung kepada permufakatan," ujar Hasyim.
Berbicara mengenai proses pemilu, Hasyim melihat ada konsensus antarelite partai politik. Terutama, dalam penggabungan dukungan yang cair, bisa berubah tergantung kepentingan. Contohnya, dalam pilkada dan pemilihan presiden.
Menurut dia, konsensus partai politik lebih cair dan dinamis dalam pemilihan kepala daerah. "Dan semakin menguatkan indikasi tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik," ujar Hastim.
Atas dasar itu, dia menilai pemilu bukan sekadar arena kompetisi untuk meraih kekuasaan. Melainkan, suatu bentuk musyawarah besar masyarakat Indonesia.
"Sampai di sini jelas terlihat bahwa masyarakat merupakan suatu poin penting dalam arena bernegara," kata dia.
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Hasyim Asy'ari menganalisis kecenderungan perpolitikan dalam beberapa pemilihan umum (pemilu). Hasyim melihat ada budaya musayawarah-mufakat dalam proses kontestasi politik.
"Dalam serangkaian Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2022, budaya musyawarah-mufakat nampaknya sudah mulai terimplementasi pada realitas politik," ujar Hasyim dalam esainya yang dikutip pada Senin, 17 Oktober 2022.
Hal tersebut tergambar dalam tulisan Hasyim bertajuk 'Pemilu dalam masyarakat majemuk: menyegarkan kembali pemankaan Bhineka Tunggal Ika', Menurut dia, budaya tersebut ditunjukkan partai politik yang membuka diri dalam koalisi partai. Terutama, dalam mengusung pasangan calon di pilkada.
Hasyim mengatakan meski ada konflik dalam
pemilihan umum legislatif, namun partai bersedia membuka ruang untuk berkolaborasi. Menurut dia, budaya itu juta terlihat dari elite partai politik.
"Demikian juga kesediaan diri para elite politik untuk menyelesaikan konflik melalui badan pengawas pemilu dan meja peradilan," ujar Hasyim.
Dia mengatakan budaya tersebut menghasilkan kecenderungan lain yang berujung pada persatuan bangsa. Partai politik dinilai telah dewasa menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan.
Hasyim mencontohkan konflik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kala itu, kubu calon presiden Joko Widodo berseteru dengan calon presiden Prabowo Subianto.
Setelah Pemilu 2019 usai, Hasyim melihat ada implementasi lain dari model konflik-konsensus. Terutama, untuk menyamakan persepsi demi kemajuan negara.
"Joko Widodo merangkul Prabowo Subianto menjadi bagian dari kabinet, dan kebesaran hati Prabowo Subianto untuk bersedia bergabung dalam kabinet," kata Hasyim.
Dia melihat kedewasaan berpolitik ini tak hanya ditunjukkan dengan masuknya Prabowo ke kabinet. Jokowi sebagai pemenang juga merangkul Sandiaga Uno untuk ikut membangun Indonesia.
"Menunjukkan adanya 'kekenyalan demokrasi', yaitu sekeras apapun konflik dan penetrasi dalam
pemilu, pada akhirnya akan berujung kepada permufakatan," ujar Hasyim.
Berbicara mengenai proses pemilu, Hasyim melihat ada konsensus antarelite partai politik. Terutama, dalam penggabungan dukungan yang cair, bisa berubah tergantung kepentingan. Contohnya, dalam pilkada dan pemilihan presiden.
Menurut dia, konsensus partai politik lebih cair dan dinamis dalam pemilihan kepala daerah. "Dan semakin menguatkan indikasi tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik," ujar Hastim.
Atas dasar itu, dia menilai pemilu bukan sekadar arena kompetisi untuk meraih kekuasaan. Melainkan, suatu bentuk musyawarah besar masyarakat Indonesia.
"Sampai di sini jelas terlihat bahwa masyarakat merupakan suatu poin penting dalam arena bernegara," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
