Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Legislator: PPATK Perlu Sampaikan Temuan Terkait Aliran Dana Rp1 T ke Politikus

Media Indonesia • 25 Januari 2023 20:10
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta terbuka soal temuan sejumlah uang hasil kejahatan lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) ke politikus untuk kepentingan Pemilu 2024. Disinyalir, uang yang mengalir ke kantong politikus tersebut mencapai Rp1 triliun.
 
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk mengungkap kasus ini. Apalagi, aliran dana tersebut disinyalir berasal dari kejahatan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga perlu turun tangan.
 
"PPATK tentu perlu menyampaikan temuannya kepada penegak hukum, seperti Polri, dan dalam kasus-kasus yang kemudian terdapat perusakan lingkungan juga kepada Menteri KLHK (Siti Nurbaya) yang membawahi Ditjen Gakum KLHK," tutur Arsul kepada Media Indonesia, Rabu, 25 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arsul menyampaikan Komisi III akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PPATK untuk membahas masalah ini. Dia berharap PPATK dapat menyampaikan temuan-temuannya dalam koridor hukum yang jelas dan tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
"Intinya semua transaksi keuangan yang membawa kerugian negara, seperti narkoba, kejahatan lingkungan, mafia pangan, dan penyelundupan, yang biasanya diikuti dengan pencucian uang melalui berbagai transaksi keuangan dan perbankan perlu diberantas secara lebih serius," tegas dia.
 

Baca Juga: PPATK Temukan Dana Kejahatan untuk Pemilu, Bawaslu: Aspek Pencegahan Masih Lemah


Dia mengatakan perlu kerja sama berbagai pihak untuk memberantas penggelapan dana, khususnya menjelang Pemilu 2024. Selain kepolisian dan badan penegak hukum, peran dari penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, dibutuhkan.
 
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 339 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyataman peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari salah satunya pihak asing. (Diza Shafira Wardoyo)
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif