Jakarta: Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. PBB pun mengajukan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua DPP Partai Bulan Bintang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Firmansyah mengatakan dari 9 partai politik (parpol) di parlemen hanya PDI Perjuangan yang menolak sistem proporsional terbuka kembali diterapkan. Namun, PDIP tidak dapat ikut menjadi pihak terkait karena merupakan parpol yang ikut membahas UU ini.
"Otomatis hanya PBB parpol peserta Pemilu 2024 sendiri yang mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup dalam pengujian UU Pemilu di MK ini," kata Firmansyah dalam keterangannya, Sabtu, 14 Januari 2023.
Ia meyakini keputusan PBB ini dianggap tidak populer dan membuat sistem demokrasi di Indonesia mundur. Namun, kata Firmansyah, hadirnya PBB ikut menjadi pihak terkait guna memperkuat permohonan penguji.
"Karena PBB menilai tiga Pemilu dengan sistem terbuka menciptakan merebaknya politik uang, juga mengurangi kualitas anggota dewan," ucap dia.
Firmansyah menyebut dengan sistem terbuka, yang terkenal dan punya banyak uanglah yang akan terpilih. Sedangkan, kader serta pengurus partai akan tersisih, padahal para kader partai sangat berkualitas serta mengerti ideologi parpolnya yang dapat bekerja memperjuangkan dan mewakili rakyat di parlemen.
"Sistem proporsional tertutup walau di kertas suara yang dicoblos tidak ada nama caleg, namun sejatinya tetap ada nama caleg yang akan terpilih berdasarkan urutan," jelasnya.
Menurut dia, lebih baik menggunakan sistem proporsional tertutup, Dengan begitu, parpol-parpol akan selektif menampilkan kader-kader terbaiknya menjadi caleg agar dapat terpilih.
"Banyak info menyesatkan, mengaburkan infomasi seolah sistem pemilu tertutup tak demokratis, memilih kucing dalam karung karena tak tahu siapa calegnya," ujar dia.
Jakarta: Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung sistem proporsional tertutup di
Pemilu 2024. PBB pun mengajukan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua DPP Partai Bulan Bintang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Firmansyah mengatakan dari 9 partai politik (parpol) di parlemen hanya PDI Perjuangan yang menolak sistem proporsional terbuka kembali diterapkan. Namun, PDIP tidak dapat ikut menjadi pihak terkait karena merupakan parpol yang ikut membahas UU ini.
"Otomatis hanya PBB parpol peserta
Pemilu 2024 sendiri yang mendukung Pemilu dengan sistem proporsional tertutup dalam pengujian UU Pemilu di MK ini," kata Firmansyah dalam keterangannya, Sabtu, 14 Januari 2023.
Ia meyakini keputusan PBB ini dianggap tidak populer dan membuat sistem demokrasi di Indonesia mundur. Namun, kata Firmansyah, hadirnya PBB ikut menjadi pihak terkait guna memperkuat permohonan penguji.
"Karena PBB menilai tiga Pemilu dengan sistem terbuka menciptakan merebaknya politik uang, juga mengurangi kualitas anggota dewan," ucap dia.
Firmansyah menyebut dengan sistem terbuka, yang terkenal dan punya banyak uanglah yang akan terpilih. Sedangkan, kader serta pengurus partai akan tersisih, padahal para kader partai sangat berkualitas serta mengerti ideologi parpolnya yang dapat bekerja memperjuangkan dan mewakili rakyat di parlemen.
"Sistem proporsional tertutup walau di kertas suara yang dicoblos tidak ada nama caleg, namun sejatinya tetap ada nama caleg yang akan terpilih berdasarkan urutan," jelasnya.
Menurut dia, lebih baik menggunakan sistem proporsional tertutup, Dengan begitu, parpol-parpol akan selektif menampilkan kader-kader terbaiknya menjadi caleg agar dapat terpilih.
"Banyak info menyesatkan, mengaburkan infomasi seolah sistem pemilu tertutup tak demokratis, memilih kucing dalam karung karena tak tahu siapa
calegnya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
