Peneliti: Tidak Tepat Keluarkan Perppu Demi Tunda Pemilu 2024

Jakarta: Penundaan Pemilu 2024 dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, cara itu dinilai tak benar. "Kalau tidak ada kegentingan memaksa, keadaan darurat, ya kok mengeluarkan Perppu untuk menunda pemilu, itu ngaco," kata peneliti senior Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FH UI), Nur Widyastanti, dalam webinar bertajuk Penundaan Pemilu: Menerabas Pembatasan Pembatasan Masa Jabatan? Tinjauan Aspek Hukum, Politik, dan Ekonomi, Rabu, 9 Maret 2022. Perppu, kata Nur, pernah diterbitkan untuk menunda Pilkada 2020. Keputusan itu diambil lantaran situasi pandemi covid-19 dalam titik yang mengkhawatirkan. Nur mengatakan Pilkada 2020 sebagai contoh situasi mendesak untuk menunda pemilu. Perppu bisa dikeluarkan untuk gelaran Pemilu 2024 dengan catatan terdapat situasi genting semacam itu. "Misalnya kita Indonesia perang, bukan Ukrania-Rusia yang menjadi alasan penundaan pemilu. Indonesia yang perang, Indonesia tiba-tiba dibom gitu, lah masa kita mau mengadakan pemilu? Dalam keadaan bahwa kedaulatan negara itu memang berantakan, bisa pemilu ditunda," jelas Nur. Baca: Alasan Penundaan Pemilu 2024 Akibat Anggaran Dinilai Tak Masuk Akal Memaksakan untuk diterbitkan Perppu juga diyakini membuat kekuasaan kepala negara menjadi tak terbendung. Sebab, pemilu sudah diatur dalam konstitusi dan maksimal dua periode masing-masing lima tahun untuk jabatan presiden. "Karena pemilu itu sendiri sudah diatur dalam konstitusi. Lebih tepatnya semua elemen kenegaraan harus tunduk pada konstitusi, MPR, DPR, presiden, rakyat harus tunduk pada konstitusi," ucap Nur. Penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden juga dikhawatirkan tidak legitimasi. Pemimpin yang tidak legitimasi akan berdampak buruk pada publik. "Kalau semua tidak punya legitimasi, jadi negara ini tidak dipimpin oleh pemimpin yang terlegitimasi. Kudeta di mana-mana nanti jadinya," ucap Nur.