Jakarta: Gerak cepat DPR dan pemerintah dalam mengesahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) disebut tak melibatkan keterlibatan publik. Proses ini dikhawatirkan akan terulang lagi dalam pembahasan perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker).
“Mengingat tidak ada progres signifikan dalam hal keterbukaan dan partisipasi publik (di revisi UU PPP dan UU IKN), perbaikan UU Ciptaker berpotensi berakhir sama. Kepentingan yang mau disasar bukan kepentingan publik, sehingga partisipasi publik potensial dianggap tidak relevan dan formalitas,” kata peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Violla Reininda di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
Padahal salah satu amar putusan MK terkait UU Ciptaker adalah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan terhadap revisi UU Ciptaker. Maka RUU PPP yang disahkan paripurna DPR itu akan menjadi landasan hukum bagi UU Ciptaker.
Partisipasi publik dalam pembentukan UU, kata dia, harus dibaca bersamaan dengan beberapa aspek. Yaitu akses seluruh dokumen terkait pembentukan dan proporsionalitas waktu pembentukan dan Bagaimana DPR dan pemerintah secara aktif mengundang dan melibatkan masyarakat.
Baca: Proses Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Keliru
Namun, ketiganya tidak tercapai dalam pembahasan revisi UU PPP. Pembahasan ini hanya dilakukan kurang dari dua pekan dan dokumen tidak dapat diakses oleh masyarakat.
"Kanal-kanal, rapat-rapat terbuka di media sosial bernilai formalitas. Tidak bisa dijadikan patokan partisipasi karena tidak terdapat komunikasi dua arah dan interaktif,” kata Violla.
Kemudian partisipasi publik, seperti yang terjadi dalam pembahasan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diinisiasi oleh kelompok masyarakat. Pemerintah dan DPR seharusnya yang proaktif.
“Partisipasi publik artinya DPR dan pemerintah yang proaktif dan inisiatif melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bukan sebaliknya,” tegas Violla.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan lembaganya saat ini menunggu surat presiden (surpres) untuk memulai perbaikan UU Ciptaker usai mengesahkan RUU PPP menjadi undang-undang.
"Kita akan tunggu surpres dari Presiden. Kemudian, sesuai mekanisme di DPR, akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan.
Menurut dia, revisi UU PPP sudah sesuai dengan putusan MK yang menyoal metode Omnibus Law tak diatur dalam UU PPP sebelum direvisi. Puan berharap UU PPP hasil revisi dapat diimplementasikan dan memberi manfaat.
Dipecah Jadi 11 UU
Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyarankan agar pembentukan Omnibus Law tidak seperti yang saat ini dengan memasukkan bahasan semua dalam satu UU. Menurut dia, UU Ciptaker terlalu gemuk dengan memuat 11 klaster dan memasukkan 79 undang-undang di dalamnya.
"Bikin UU Omnibus Law bukan bikin 11 UU dibuat satu. Itu keliru enggak bisa, terlalu besar. Harusnya kalau buat Omnibus Law dibikin kecil-kecil. satu klaster-satu klaster. Ini kan 11 klaster, 79 UU," ujar Zainal.
Menurut dia, UU Ciptaker bisa dipecah menjadi 11 UU yang lebih kecil dengan cakupan yang lebih khusus per klaster. "Kalau saya harusnya, bikin 11 klaster itu berarti bikin 11 UU Omnibus Law. Harusnya dibuat lebih kecil-kecil," tegasnya.
Zainal juga mengungkapkan salah satu yang penting dalam UU PPP adalah partisipasi publik. Sayangnya, hal itu tidak dibahas secara mendetail. Padahal, MK sudah memberikan batas bahwa UU dibuat dengan mekanisme yang meaningfull participation.
"Meaningful participation itu enggak dibahas dengan detail. MK bilang partisipasi publik itu harus dengan meaningful participation. Itu tidak dibahas dengan detail dalam UU PPP dan itu bermasalah menurut saya," kata Zainal.
Meaningful participation merujuk pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU dilakukan secara bermakna. Sehingga, tercipta partisipasi dan keterlibatan publik yang sungguh-sungguh. Publik yang dimaksud adalah kelompok dan masyarakat yang terdampak aturan UU Ciptaker.
Baca: Nasib Revisi UU Ciptaker Dikhawatirkan Serupa UU PPP
Serta kelompok masyarakat yang punya perhatian terhadap UU yang tengah dirancang. Jadi, kata dia, partisipasi publik mesti memenuhi tiga syarat, yakni hak publik untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan atau jawaban. Zainal mengkhawatirkan rancangan UU PPP yang menurutnya bermasalah malah dijadikan sebagai landasan dalam mengubah UU Ciptaker.
"Saya agak khawatir kalau kemudian tiba-tiba rancangan UU yang agak bermasalah ini dipakai untuk mengubah UU Ciptaker. Bahkan alih-alih memenuhi keputusan MK, yang terjadi adalah dia membuat semacam alasan untuk membenarkan kesalahan yang ditegur oleh MK itu," kata dia.
Jakarta: Gerak cepat DPR dan pemerintah dalam mengesahkan Revisi
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) disebut tak melibatkan keterlibatan publik. Proses ini dikhawatirkan akan terulang lagi dalam pembahasan perbaikan
UU Cipta Kerja (Ciptaker).
“Mengingat tidak ada progres signifikan dalam hal keterbukaan dan partisipasi publik (di revisi UU PPP dan UU IKN), perbaikan UU Ciptaker berpotensi berakhir sama. Kepentingan yang mau disasar bukan kepentingan publik, sehingga partisipasi publik potensial dianggap tidak relevan dan formalitas,” kata peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Violla Reininda di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
Padahal salah satu amar putusan MK terkait
UU Ciptaker adalah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi dan memberikan masukan terhadap revisi UU Ciptaker. Maka RUU PPP yang disahkan paripurna DPR itu akan menjadi landasan hukum bagi UU Ciptaker.
Partisipasi publik dalam pembentukan UU, kata dia, harus dibaca bersamaan dengan beberapa aspek. Yaitu akses seluruh dokumen terkait pembentukan dan proporsionalitas waktu pembentukan dan Bagaimana DPR dan pemerintah secara aktif mengundang dan melibatkan masyarakat.
Baca:
Proses Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Keliru
Namun, ketiganya tidak tercapai dalam pembahasan revisi UU PPP. Pembahasan ini hanya dilakukan kurang dari dua pekan dan dokumen tidak dapat diakses oleh masyarakat.
"Kanal-kanal, rapat-rapat terbuka di media sosial bernilai formalitas. Tidak bisa dijadikan patokan partisipasi karena tidak terdapat komunikasi dua arah dan interaktif,” kata Violla.
Kemudian partisipasi publik, seperti yang terjadi dalam pembahasan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diinisiasi oleh kelompok masyarakat. Pemerintah dan DPR seharusnya yang proaktif.
“Partisipasi publik artinya DPR dan pemerintah yang proaktif dan inisiatif melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bukan sebaliknya,” tegas Violla.
