Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan secara berulang. Uji publik RUU DKJ sudah dilakukan sejak 2022 lalu.
"Delapan kali uji publik, juga ada empat kali dulu, 2022-2023," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2024.
Menurut Tito, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh dan ormas di Jakarta. Namun Tito tidak menjelaskan lebih detail terkait komunikasi tersebut.
"Sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh Betawi, ormas-ormas. Saya kira sudah melalui proses itu," ujarnya.
Tito menanggapi santai penolakan yang muncul di DPR. Di antaranya dari Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU DKJ.
"Jadi biasa kalau demokrasi ada yang berbeda, tapi kan majority," ungkap Tito.
Sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat membawa RUU DKJ ini ke Rapat Paripurna terdekat dengan agenda pengesahan menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU DKJ.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan secara berulang. Uji publik RUU DKJ sudah dilakukan sejak 2022 lalu.
"Delapan kali uji publik, juga ada empat kali dulu, 2022-2023," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2024.
Menurut Tito, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh dan ormas di Jakarta. Namun Tito tidak menjelaskan lebih detail terkait komunikasi tersebut.
"Sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh Betawi, ormas-ormas. Saya kira sudah melalui proses itu," ujarnya.
Tito menanggapi santai penolakan yang muncul di DPR. Di antaranya dari Fraksi PKS yang menolak pengesahan
RUU DKJ.
"Jadi biasa kalau demokrasi ada yang berbeda, tapi kan majority," ungkap Tito.
Sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat membawa RUU DKJ ini ke Rapat Paripurna terdekat dengan agenda pengesahan menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU DKJ.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)