Ketua MPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto.
Ketua MPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto.

MPR Belum Terima Usulan Amendemen UUD 1945

Nasional Amendemen UUD 45
Nur Azizah • 18 November 2019 14:06
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo belum mengambil sikap terkait wacana amendemen Undang-Undang Desa (UUD) 1945. Sejauh ini ada lima wacana yang berkembang terkait amandemen UUD 1945.
 
Lima wacana itu di antaranya perubahan terbatas amendemen, penyempurnaan UUD 1945, perubahan menyeluruh, kembali ke UUD yang asli, dan menolak amandemen.
 
"Sekarang masih dalam tahap menjaring aspirasi publik. Karena sampai saat ini pun kita belum menerima adanya usulan yang ingin mengubah UU atau amendemennya. Belum ada satu pun," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 17 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat disebutnya kurang setuju dengan rencana amendemen UUD 1945. Ia merasa aspirasi seluruh partai politik perlu didengar sebelum mengambil keputusan.
 
"Karena itu penting untuk bersafari kebangsaan untuk menggali lebih dalam lagi apa yang kira-kira bisa kami tuntaskan dari pekerjaan rumah periode sebelumnya," ungkapnya.
 
Pimpinan MPR getol berkunjung ke sejumlah partai politik mendiskusikan wacana amendemen UUD 1945 sejak dua minggu lalu. Bamsoet menyebut seluruh masukan petinggi partai akan dilempar kepada publik.
 
MPR juga menerima masukan dari elemen masyarakat hingga 2023. Sesuai Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 yakni perubahan dilakukan setelah ada usulan oleh minimal 1/3 anggota MPR. Bamsoet menegaskan belum ada satu pun usulan yang diterima Sekretariat MPR hingga saat ini.
 
"Jadi kita masih punya waktu panjang, masih punya golden time sampai 2023. Jika tidak ada usulan masuk ya kita pertahankan yang ada saat ini," pungkas Bamsoet.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif