Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua dari kanan). Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua dari kanan). Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Amandemen UUD 1945 Takkan Ubah Cara Pemilihan Presiden

Nasional Amendemen UUD 45
Ilham Pratama Putra • 14 November 2019 00:03
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Ketua Umum Surya Paloh sepakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun ditegaskan Bamsoet baik Surya maupun MPR tidak setuju jika Presiden kembali dipilih oleh MPR.
 
"Kami tidak menyentuh ke sana (Presiden dipilih MPR), karena sistem Pemilu sudah sangat bagus. Kita masuk dalam hal-hal lain, itu pun kita evaluasi," kata Bamsoet di kantor DPP NasDem Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2019.
 
Dalam pembahasan keduanya, Bamsoet mengatakan Surya meminta MPR melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ingin diubah secara cermat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi kata Bang Surya, amandemen tidak boleh gampangan, harus betul-betul cermat. Kalau memang kita mau ubah, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada," jelas politikus Golkar ini.
 
Selain mendorong amandemen, Surya juga mendorong adanya penguatan sistem presidensial. Surya meminta agar wewenang presiden harus diperkuat, bukan diperlemah.
 
"Yang pertama dilakukan adalah memperkuat sistem presidensial dan kalau memang kita akan amandemen, kembalikan semua kewenangan yang memang menjadi kewenangan Presiden dalam sistem ini," kata Bamsoet.
 
Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Lestari Moerdijat, dan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam pertemuan di DPP NasDem. Selanjutnya Bamsoet akan kembali bersafari politik untuk menerima pendapat soal amandemen ini. Terdekat, ia akan berkunjung ke markas PKB.
 
"Hari ini kita ke NasDem, Jumat ketemu Muhaimin Iskandar ke PKB, ke Golkar setelah Munas 6 Desember. PKS kemungkinan besar minggu depan," kata Bamsoet.
 
Bamsoet menambahkan, semua masukan dari petinggi partai politik akan dilemparkan ke publik sebagai diskursus. MPR membuka masukan-masukan dari elemen masyarakat hingga tahun 2023.
 
Sesuai aturan, amandemen bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 yakni perubahan dilakukan setelah ada usulan oleh minimal 1/3 anggota MPR. Bamoset menegaskan hingga saat ini belum satupun usulan yang masuk di Sekretariat MPR.
 
"Jadi kita masih punya waktu panjang, masih punya golden time sampai 2023. Jika tidak ada usulan masuk ya kita pertahankan yang ada saat ini," pungkas Bamsoet.

 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif