Politikus senior Golkar Jusuf Kalla. Foto: MI/Panca Syurkani
Politikus senior Golkar Jusuf Kalla. Foto: MI/Panca Syurkani

Bahtera Golkar di Bawah Nakhoda JK

Nasional partai golkar munas golkar
Kautsar Widya Prabowo • 04 Desember 2019 07:50
Jakarta: Golongan Karya (Golkar) menjadi salah satu dedengkot partai politik (parpol) di Indonesia. Parpol yang lahir pada 1964 itu pun menghasilkan banyak penggawa politik, salah satunya Wakil Presiden periode 2014-2019 Jusuf Kalla (Wapres JK).
 
JK bergabung dengan Golkar pada 1965 saat menginjak usia 23 tahun. Saat itu, Golkar masih bernama Sekertariat Bersama (Sekber) Golongan Karya. Di tahun itu, JK menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mewakili Sekber Golkar.
 
Karier JK moncer di 'Partai Beringin'. Masa keemasan bagi pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, itu muncul pada 2004 ketika diamanahkan menjadi ketua umum (ketum) partai. Di tahun itu, ia juga berhasil menduduki kursi nomor dua di Republik Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengemban amanah dua jabatan penting bukanlah persoalan yang mudah. Pahit manis dunia perpolitikan ia rasakan. Untuk itu, JK getol untuk mewanti-wanti Partai Golkar agar tetap berkembang dengan asas demokrasi.
 
"Parpol ialah suatu instrumen fundamental suatu sistem demokrasi karena sistem demokrasi ialah suara rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan tentu bagaimana rakyat mengambil suatu keputusan atau pedoman untuk negara," kata JK dalam diskusi Jenggala Center, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Desember 2019.
 
JK berpesan agar Partai Golkar dapat merangkul setiap masyarakat dalam mewujdukan parpol yang demokrasi. Internal partai harus menciptakan sistem keterlibatan setiap kader dalam membangun partainya.
 
"Parpol ingin menjadi bagian dari demokrasi, ingin melibatkan seluruh masyarakat, ingin banyak pemilih, maka partai itu juga harus demokratis. Karena tidak mungkin partai sebagai instrumen pokok demokrasi partainya tidak demokratis," tutur dia.
 
Selain itu, untuk dapat dipercaya pendukungnya, parpol harus memiliki kader yang
terbebas pada permasalahan hukum. Di eranya, kader yang tersandung kasus tidak diizinkan maju menjadi calon pimpinan.
 
"Ada indikasi dan ada juga pembuktian lain, siapa pun teman baik, saya coret. Sehingga partai bersih dan orang berpikir yang sama. Baru kita bisa demokrasi kalau partai bersih," tutur dia.
 
Kagi kader Partai Golkar yang menduduki kursi DPR, ia melarang keras untuk mencampuri anggaran partai. Hal itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan uang negara yang lari ke partai.
 
"Saya tahu betul alasannya untuk partai. Tidak boleh (campuri pendanaan internal) bukan tidak bisa. Harus hidup sederhana dan pendanaan diurus oleh pengurus," ungkap dia.
 
Kedisiplinan untuk menjaga kader-kadernya agar tidak terjerumus dalam kasus rasuah berbuah hasil manis. JK mengeklaim tidak satu pun kader Golkar yang diproses hukum dari kepengurusan 2004 sampai 2009.
 
Namun, prinsip-prinsip JK tidak dijalankan dengan baik oleh kepengurusan Partai Golkar selanjutnya. Pada 2017, Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto tersandung kasus rasuah terkait kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
 
Menurut JK, Novanto memang memiliki rekam jejak yang buruk. Novanto sempat merayu Kalla agar memberikan kursi wakil sekretaris fraksi di DPR. Namun, Kalla yang saat itu menjabat sebagai ketua umum Golkar menolak mentah-mentah permintaan Novanto.
 
"Saya bilang (Novanto) tidak bisa urus apa pun di partai, enggak boleh campur tangan di partai, semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apa pun," tutur JK.
 
Perihal kaderisasi, JK selaku ketum Golkar benar-benar menyaring kader-kader yang terbaik melalui serangkain ujian. Kader titipan yang diplot menjadi salah satu pemangku kepentingan tak akan dilirik.
 
"Dari bahwa kader pemuda dilatih, mahasiswa dilatih, menjalankan dengan betul, berapa nilainya, jadi enggak ada titipan-titipan yang kita apa," tambah JK.
 
Dalam pengambilan kebijakan, ia menjauhi keputusan sepihak dari pucuk organisasi. Dia mewajibkan seluruh pendapat dari struktur organisasi ditingkat dasar diperdengarkan.
 
"Kalau ingin pemilihan gubernur maka DPP (Dewan Pimpinan Pusat)punya hak 40 persen, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) I 40 persen, DPD II 20 persen. Musyawarah terpilih, Kalau tidak terpilih musyawarah harus vote. Jadi tidak mungkin DPP menjadi otoriter karena dia harus setuju," jelas dia.
 
Harapan
 
Usia yang kini tidak lagi muda tidak mengahalangi JK untuk tetap konsisiten berpkiprah dalam dunia politik. Setelah tidak lagi menjabat menjadi wakil presiden, ia sempat rehat ke kampung halamannya di Makasar.
 
JK mengumpulkan kader partai di daerah. Salah satu kader Golkar menyebut DPP kerap berlaku sewenang-wenang, tidak mendengar pendapat jajaranya.
 
"Pak (JK), DPP itu seperti malaikat maut. apa maksudnya itu (tanya JK). Dia menentukan segala-galanyanya, kalau ada kader tidak setuju, dia (DPP) plt-kan (pejabat diganti pelaksana tugas), langsung plt-kan," tiru JK.
 
JK mengamini pernyataan itu. Banyak jabatan-jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas karena kader partai berbeda pendapat dengan pimpinanan.
 
"Calon DPR, calon gubenur, calon bupati hanya ditentukan DPP, tidak ada peran dari mereka. Itu menjadi perhatian. Anda jangan ditaktor jaman dulu pindah ke partai," pinta dia,
 
Dengan permasalahan itu, JK berharap DPP tidak bersikap bak malaikat maut, berlaku sewenang-wenang. Aturan partai harus diubah agar keputusan tidak bepangku pada ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen).
 
"Makin tidak demokratis makin turun itu suara Golkar karena partisipasi menurun. Yang dipilih calon gubernur yang sesuai calon ketua saja atau DPP. Ya karena itu dikatakan salah satu pimpinan partai DPP itu malaikat maut. Khususnya ketua dan sekjen," pungkas dia.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif