Jakarta: Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) tak heran dengan berkembangnya polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebab, aturan itu telah dibawa ke perdebatan politik.
"Sekarang ini memungkinkan untuk menjadi fokus perdebatan, walaupun sudah berulang-ulang kali aparat terkait menjelaskan sesuai bidang masing-masing. Itulah namanya politik," kata OSO di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.
Baca juga: Kebijakan TKA, Prabowo: Rakyat Kita Kerja Apa?
Ketua Umum Partai Hanura itu memandang wajar adanya perdebatan. Namun, ia tak mau perdebatan itu menjurus finah, melainkan untuk membangun sistem ke depan yang terukur serta terkendali.
"Tapi jangan diada-adakan, mengada-ada, banyak yang mengada-ada ini, karena zaman politik ya memang begitu, banyak yang mengada-ada," ucap dia.
Baca juga: Menperin: Regulasi TKA untuk Memperbaiki Iklim Investasi
Ia pun berharap perdebatan soal Perpres TKA ini bukan upaya membodohi rakyat. Tapi, harus lebih membangun pemikiran masyarakat agar lebih cerdas dan berpolitik secara santun.
"Santun bukan berarti enggak bisa mengoreksi, orang mungkin yang tidak terpengaruh bisa menjadi terpengaruh, karena apa? Karena santun, politik santun itu adalah sifat bangsa Indonesia yang pemaaf," kata dia.
Jakarta: Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) tak heran dengan berkembangnya polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebab, aturan itu telah dibawa ke perdebatan politik.
"Sekarang ini memungkinkan untuk menjadi fokus perdebatan, walaupun sudah berulang-ulang kali aparat terkait menjelaskan sesuai bidang masing-masing. Itulah namanya politik," kata OSO di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.
Baca juga:
Kebijakan TKA, Prabowo: Rakyat Kita Kerja Apa?
Ketua Umum Partai Hanura itu memandang wajar adanya perdebatan. Namun, ia tak mau perdebatan itu menjurus finah, melainkan untuk membangun sistem ke depan yang terukur serta terkendali.
"Tapi jangan diada-adakan, mengada-ada, banyak yang mengada-ada ini, karena zaman politik ya memang begitu, banyak yang mengada-ada," ucap dia.
Baca juga:
Menperin: Regulasi TKA untuk Memperbaiki Iklim Investasi
Ia pun berharap perdebatan soal Perpres TKA ini bukan upaya membodohi rakyat. Tapi, harus lebih membangun pemikiran masyarakat agar lebih cerdas dan berpolitik secara santun.
"Santun bukan berarti enggak bisa mengoreksi, orang mungkin yang tidak terpengaruh bisa menjadi terpengaruh, karena apa? Karena santun, politik santun itu adalah sifat bangsa Indonesia yang pemaaf," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
