Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Prabowo menilai, kebijakan itu sama sekali tak memihak kepada pekerja lokal.
"Bukan kita anti asing tapi harus jaga rakyat kita dulu. Kalau buka pintu tenaga kerja asing rakyat kita kerja apa?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.
Prabowo mengatakan kebijakan proteksi terhadap tenaga kerja asing lazim dilakukan negara-negara di dunia. Hal ini demi memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri.
"Enggak ada negara di dunia buka pintu untuk pekerja asing, di AS saja mau bikin tembok, di Australia orang mau masuk ditangkap lalu dibuang ke pulau terpencil. Di Malaysia TKI kita dipecut, dicambuk," jelas Prabowo.
Sebelum memikirkan tenaga kerja asing, Prabowo menyarankan pemerintah memikirkan lapangan kerja bagi rakyat. "Kita harus urus rakyat dulu. Rakyat harus kerja dengan layak tidak neko-neko," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bukan untuk mengistimewakan TKA.
Hanif menjelaskan, perpres diterbitkan untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit dan rawan pungutan liar (pungli). Pepres ini juga menunjang kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Meski sederhana, sejumlah syarat tetap harus dipenuhi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Syarat itu meliputi, keahlian, jabatan yang akan diisi, waktu bekerja, hingga membayar kompensasi. Bahkan, perpres ini mengatur perusahaan mengutamakan pekerja lokal.
Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Prabowo menilai, kebijakan itu sama sekali tak memihak kepada pekerja lokal.
"Bukan kita anti asing tapi harus jaga rakyat kita dulu. Kalau buka pintu tenaga kerja asing rakyat kita kerja apa?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.
Prabowo mengatakan kebijakan proteksi terhadap tenaga kerja asing lazim dilakukan negara-negara di dunia. Hal ini demi memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri.
"Enggak ada negara di dunia buka pintu untuk pekerja asing, di AS saja mau bikin tembok, di Australia orang mau masuk ditangkap lalu dibuang ke pulau terpencil. Di Malaysia TKI kita dipecut, dicambuk," jelas Prabowo.
Sebelum memikirkan tenaga kerja asing, Prabowo menyarankan pemerintah memikirkan lapangan kerja bagi rakyat. "Kita harus urus rakyat dulu. Rakyat harus kerja dengan layak tidak neko-neko," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bukan untuk mengistimewakan TKA.
Hanif menjelaskan, perpres diterbitkan untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit dan rawan pungutan liar (pungli). Pepres ini juga menunjang kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Meski sederhana, sejumlah syarat tetap harus dipenuhi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Syarat itu meliputi, keahlian, jabatan yang akan diisi, waktu bekerja, hingga membayar kompensasi. Bahkan, perpres ini mengatur perusahaan mengutamakan pekerja lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
