Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima membantah pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, menguntungkan partainya. Menurutnya lucu jika banyak pihak menuding ada kesepakatan politik dalam pelantikan itu.
"Kita enggak melihat apa yang diputuskan Kementerian Dalam Negeri mewakili kepentingan politik kami. PDI Perjuangan tidak merasa diuntungkan," kata Aria pada Medcom.id, Rabu, 20 Juni 2018.
Ia menyebut, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dicalonkan partainya tak berkaitan dengan Iriawan. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan tak mungkin menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pilgub Jabar.
"Sebagai pendukung pemerintah, tentunya kita enggak akan melakukan hal-hal yang bisa mencederai posisi politik kita," imbuh Aria.
Lagipula, katanya, seorang Pj daerah tingkat pertama tidak bisa ikut meloloskan paslon di daerah. Terlebih, Jawa Barat merupakan provinsi terbesar dan menjadi sorotan.
(Baca juga: Zainudin Amali: Iriawan Sudah Bukan Pejabat Polri)
"Di mana seorang Pj bisa ikut meloloskan kepala daerah? Mungkin kalau kabupaten masih sangat mungkin, lah ini provinsi, pemilihnya besar lagi. Ini bisa kita buktikan nanti saat pilkada," kata Aria.
Lebih lanjut, ia menyebut, sistem pemilihan umum di Indonesia memiliki mekanisme. Dan mekanisme itu tak melibatkan peran Pj Kepala Daerah di dalamnya. Apalagi peran polisi, seperti yang diisukan.
"Kalau ini di era orde baru, rezim totaliter, itu sangat mungkin. Sentral power terjadi, tapi sekarang kan reformasi," tandas dia.
Pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar menimbulkan polemik. Partai oposisi mewacanakan hak angket atas hal ini. Sejumlah kalangan juga menuntut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dicopot.
Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima membantah pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, menguntungkan partainya. Menurutnya lucu jika banyak pihak menuding ada kesepakatan politik dalam pelantikan itu.
"Kita enggak melihat apa yang diputuskan Kementerian Dalam Negeri mewakili kepentingan politik kami. PDI Perjuangan tidak merasa diuntungkan," kata Aria pada Medcom.id, Rabu, 20 Juni 2018.
Ia menyebut, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dicalonkan partainya tak berkaitan dengan Iriawan. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan tak mungkin menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pilgub Jabar.
"Sebagai pendukung pemerintah, tentunya kita enggak akan melakukan hal-hal yang bisa mencederai posisi politik kita," imbuh Aria.
Lagipula, katanya, seorang Pj daerah tingkat pertama tidak bisa ikut meloloskan paslon di daerah. Terlebih, Jawa Barat merupakan provinsi terbesar dan menjadi sorotan.
(Baca juga:
Zainudin Amali: Iriawan Sudah Bukan Pejabat Polri)
"Di mana seorang Pj bisa ikut meloloskan kepala daerah? Mungkin kalau kabupaten masih sangat mungkin, lah ini provinsi, pemilihnya besar lagi. Ini bisa kita buktikan nanti saat pilkada," kata Aria.
Lebih lanjut, ia menyebut, sistem pemilihan umum di Indonesia memiliki mekanisme. Dan mekanisme itu tak melibatkan peran Pj Kepala Daerah di dalamnya. Apalagi peran polisi, seperti yang diisukan.
"Kalau ini di era orde baru, rezim totaliter, itu sangat mungkin. Sentral power terjadi, tapi sekarang kan reformasi," tandas dia.
Pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar menimbulkan polemik. Partai oposisi mewacanakan hak angket atas hal ini. Sejumlah kalangan juga menuntut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dicopot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
