Jakarta: Komisi VIII mendorong penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan begitu, penanganan bencana alam bisa dimaksimalkan.
"Kami melihat masih banyak kekurangan mulai dari perencanaan, sumber daya manusia, sistem kontrol dan informasi, serta penganggaran," kata anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.
Menurut dia, lemahnya peran dan anggaran BNPB mengakibatkan kurangnya sosialisasi terkait bencana di tengah masyarakat. Masalah ini sejatinya amat vital.
Baca: Upaya Penanganan Bencana dari Hulu Hingga Hilir
"Padahal di setiap daerah di Indonesia memiliki potensi bencananya masing-masing," ucap Lisda.
Politikus Partai NasDem itu menilai minimnya sosialisasi membuat masyarakat bingung ketika bencana datang. Risiko jatuhnya korban saat bencana menjadi lebih banyak.
Lisda berharap aspirasi dan tanggapan anggota Komisi VIII DPR dapat diserap dengan baik. Salah satu fokusnya, yakni usulan memasukkan nomenklatur BNPB dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
"Terutama usulan dalam memperkuat suatu kelembagaan, salah satunya BNPB," ujar Lisda.
Jakarta: Komisi VIII mendorong penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Dengan begitu, penanganan bencana alam bisa dimaksimalkan.
"Kami melihat masih banyak kekurangan mulai dari perencanaan, sumber daya manusia, sistem kontrol dan informasi, serta penganggaran," kata anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.
Menurut dia, lemahnya peran dan anggaran BNPB mengakibatkan kurangnya sosialisasi terkait
bencana di tengah masyarakat. Masalah ini sejatinya amat vital.
Baca:
Upaya Penanganan Bencana dari Hulu Hingga Hilir
"Padahal di setiap daerah di Indonesia memiliki potensi bencananya masing-masing," ucap Lisda.
Politikus Partai NasDem itu menilai minimnya sosialisasi membuat masyarakat bingung ketika bencana datang. Risiko jatuhnya korban saat bencana menjadi lebih banyak.
Lisda berharap aspirasi dan tanggapan anggota Komisi VIII DPR dapat diserap dengan baik. Salah satu fokusnya, yakni usulan memasukkan nomenklatur BNPB dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
"Terutama usulan dalam memperkuat suatu kelembagaan, salah satunya BNPB," ujar Lisda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
