Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengganti pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi apabila tidak mampu memperbaiki layanan keimigrasian. Sikap tersebut didukung.
"Ini adalah bentuk dari komitmen tegas Presiden dalam membenahi Ditjen Imigrasi. Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.
Bendahara DPP Partai NasDem itu meminta agar Ditjen Imigrasi berbenah. Hal itu harus dilakukan agar Indonesia ramah bagi investor.
Menurut dia, Indonesia tengah berupaya menjadi negara yang nyaman, aman, dan mudah diakses. Ditjen Imigrasi disebut memiliki peran dalam mewujudkan komitmen tersebut.
"Karena kalau sistemnya rumit, maka hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang berusaha kembali bangkit ini.” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni menyoroti sumber daya manusia yang ada di Ditjen Imigrasi. Sebab, posisi direktur jenderal (Dirjen) diisi pelaksana tugas (Plt) setelah Jhoni Ginting pensiun pada 2021.
Dia meminta Menkumham untuk mempercepat seleksi Dirjen Imigrasi. Sehingga, Ditjen Imigrasi bisa bekerja dengan baik setelah memiliki pemimpin definitif.
"Agar struktur di imigrasi menjadi lebih jelas dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang sedang dihadapi oleh imigrasi," ujar dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Hukum dan HAM (
Menkumham) Yasonna Laoly mengganti pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi apabila tidak mampu memperbaiki
layanan keimigrasian. Sikap tersebut didukung.
"Ini adalah bentuk dari komitmen tegas Presiden dalam membenahi Ditjen
Imigrasi. Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.
Bendahara DPP Partai NasDem itu meminta agar Ditjen Imigrasi berbenah. Hal itu harus dilakukan agar Indonesia ramah bagi investor.
Menurut dia, Indonesia tengah berupaya menjadi negara yang nyaman, aman, dan mudah diakses. Ditjen Imigrasi disebut memiliki peran dalam mewujudkan komitmen tersebut.
"Karena kalau sistemnya rumit, maka hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang berusaha kembali bangkit ini.” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni menyoroti sumber daya manusia yang ada di Ditjen Imigrasi. Sebab, posisi direktur jenderal (Dirjen) diisi pelaksana tugas (Plt) setelah Jhoni Ginting pensiun pada 2021.
Dia meminta Menkumham untuk mempercepat seleksi Dirjen Imigrasi. Sehingga, Ditjen Imigrasi bisa bekerja dengan baik setelah memiliki pemimpin definitif.
"Agar struktur di imigrasi menjadi lebih jelas dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang sedang dihadapi oleh imigrasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
