KSP Sebut Teguran Presiden Terkait Keimigrasian Bentuk Evaluasi

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kinerja dari Imigrasi terkait pelayanan Visa on Arrival (AoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan teguran itu bukan tanpa alasan. "Itu sebuah arahan dan evaluasi terhadap kinerja imigrasi, tentunya Presiden banyak menerima masukan, keluhan, pengaduan terhadap sistem kerja imigrasi untuk bisa berubah dari metode lama ke metode baru" kata Ade Irfan dalam program Metro Pagi Primetime, Senin, 12 September 2022. Ade menilai sistem dan metode birokrasi di Indonesia memang seharusnya diubah. Sebab, masih ada stigma yang beredar di masyarakat kalau urusan birokrasi di Tanah Air cenderung berbelit. "Ada stigma muncul di publik, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat, stigma-stigma seperti itu harus kita ubah," tutur Ade.   Ia menilai birokrasi saat ini masih perlu perubahan. Pelayanan masyarakat, termasuk keimigrasian, diharapakan dapat lebih cepat dan terarah. Ia mengaku tak heran jika Presiden Jokowi sampai meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mencopot Dirjen hingga staf imigrasi jika tidak bisa melakukan perbaikan. Presiden selalu mendapatkan informasi, laporan, dan pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja aparatnya.  "Hal seperti ini selalu diingatkan selalu dievaluasi oleh Presiden untuk aparatnya bisa bekerja lebih cepat melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada," ungkap dia.