Jokowi Ajak Tiongkok Atasi Krisis Global dan Jaga Stabilitas Kawasan

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara ASEAN, dan Republik Rakyat Tiongkok (RTT) sebagai mitra strategis, memastikan krisis global tidak menjalar di kawasan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja. Presiden Jokowi menilai hal yang perlu ditangani sebagai prioritas adalah ketahanan pangan. Kawasan ASEAN serta RTT perlu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan terhadap lebih dari 2 miliar penduduk. "Ketahanan pangan kawasan harus menjadi prioritas utama,” ucap Presiden Jokowi, di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jumat, 11 November 2022. Dalam KTT yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri RRT Li Keqiang, Presiden Jokowi mengatakan kawasan masih rentan terhadap supply shocks produk pangan. ASEAN, kata dia, harus mengeluarkan USD61 miliar untuk impor pangan mengingat ASEAN merupakan salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai dunia.   Presiden Jokowi menilai RRT memiliki kapasitas besar memperkuat strategi ketahanan pangan. "Kita harus bekerja amankan rantai pasok dan stabilisasi harga pangan. Saya berharap ASEAN-RRT dapat berkolaborasi dalam memastikan buffer cadangan pangan dan mekanisme darurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian,” ujar Presiden Jokowi. Lalu, kata Presiden Jokowi, menjaga stabilisasi finansial kawasan. Pasalnya, saat ini ancaman resesi merupakan tantangan besar bagi negara-negara di dunia. “Koordinasi kebijakan menjadi penting, melalui sinergi kebijakan kita dapat memastikan langkah yang paling efektif cegah resesi, serta memperoleh early warning dan dukungan likuiditas,” kata Presiden. Presiden Jokowi juga menginginkan agar perdamaian dan stabilitas kawasan terjaga. Menurut dia, RRT sebagai negara besar di kawasan, punya tanggung jawab menciptakan situasi kondusif. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu hanya bisa dicapai dengan membangun strategic trust dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut China Selatan. "Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth,” ujar Presiden.