Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Medcom.id/Zakaria Habib
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Medcom.id/Zakaria Habib

Populer Nasional: Polemik Jabatan Presiden 3 Periode Hingga Kubu AHY Ungkap Bukti Baru Soal KLB

Achmad Zulfikar Fazli • 13 Maret 2021 08:09
Jakarta: Berbagai isu menjadi yang terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id, pada Jumat, 12 Maret 2021. Salah satunya polemik soal wacana jabatan Presiden 3 periode.
 
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta wacana itu jangan sampai membuyarkan konsentrasi penanganan covid-19. Pemerintah harus menjadikan penanganan covid-19 sebagai fokus utama.
 
bangsa dan negara tidak perlu membuang energi untuk pekerjaan lain yang dianggap belum urgen. Seperti, mengubah ketentuan batasan periode seseorang menjabat presiden.

"Saya pribadi berpendapat apa yang sudah menjadi ketentuan konstitusi saat ini tidak perlu diubah," kata Arsul Sani kepada Medcom.id, Jumat, 12 Maret 2021.
 
Baca: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Tak Boleh Membuyarkan Fokus Penanganan Covid-19
 
Isu lainnya yang menarik perhatian pembaca Medcom.id, yakni soal pembukaan tempat hiburan di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan tempat hiburan akan dibuka secara bertahap.
 
Pemprov DKI mengikuti kebijakan pemerintah pusat tentang operasi tempat hiburan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. "Ya memang ada keinginan dari pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.
 
Pemprov DKI mulai membuka beberapa tempat wisata seperti kebun binatang dan museum. Izin operasi sejumlah tempat tujuan wisata diterbitkan bersamaan dengan perpanjangan PPKM Mikro pada 10 Maret 2021.
 
Selain itu, pembaca Kanal Nasional Medcom.id masih tertarik dengan polemik Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sejumlah bukti Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) abal-abal. Di antaranya, fakta kegiatan di Hotel The Hill itu diikuti perwakilan dewan pimpinan cabang (DPC) yang tak sah.
 
Pertama, keberadaan peserta KLB bernama Eddy Saputra yang mewakili Provinsi Aceh. Temuan Demokrat kubu AHY, Eddy bukan kader.
 
"Yang bersangkutan mengatakan tidak benar kalau yang bersangkutan akan memimpin Partai Demokrat Bireun karena yang bersangkutan ternyata sudah menjadi kader partai lain," kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.
 
Bukti lain yaitu keikutsertaan Daday Hudaya. Ia diketahui menjadi caleg dari Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
 
"Saya kira contoh-contoh lainnya banyak, kami dapat banyak data yang tak dihadirkan kesempatan ini," ungkap dia.
 
Baca: Kubu AHY Ungkap Bukti Baru KLB Demokrat Deli Serdang Abal-abal
 
Informasi terkait polemik wacana jabatan presiden 3 periode hingga kisruh Partai Demokrat akan terus diperbarui di Kanal Nasional Medcom.id. Klik di sini untuk mendapatkan pemberitaan terbaru.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan