Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Komnas HAM: Hak Menyatakan Pendapat Tercederai

Nasional pelanggaran ham hak asasi manusia 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Emir Chairullah • 27 Oktober 2020 15:58
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut ada penyempitan ruang berpendapat bagi warga negara. Fenomena ini menimpa masyarakat sipil dan media massa.
 
"Laporan dari berbagai pihak ke Komnas HAM, termasuk jurnalis sudah menyampaikan bahwa hak menyatakan berpendapat tercederai," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab saat diskusi publik bertajuk Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin secara daring, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Komnas HAM mendapatkan laporan, masyarakat dan jurnalis sering menerima serangan ketika menyatakan pendapatnya. Parahnya, kata Amiruddin, serangan ini tidak hanya dilakukan instrumen negara, tetapi juga kelompok yang ada dalam masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ini terus didiamkan akan mengganggu kualitas demokrasi di Indonesia yang sangat bergantung kepada kualitas kebebasan berpendapat," ujarnya.
 
Baca: Jokowi-Ma'ruf Diminta Memastikan Standar HAM Proyek Strategis Nasional
 
Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM) Najib Azca menyebutkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sangat minim prestasi, namun banyak notasi dalam menjalankan HAM. Hal ini sebagai konsekuensi dari pola pembangunan Jokowi yang lebih melayani kebutuhan investasi.
 
"Akibat menitikberatkan investasi, Jokowi mengurangi perhatian terhadap isu HAM dan demokrasi," ujar dia.
 
Sementara itu, Wakil Kordinator Kontras Feri Kusuma menilai tak ada harapan lagi bicara HAM. Apalagi, berdasarkan laporan yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden tidak membicarakan sama sekali isu demokrasi dan HAM. "Laporan itu hanya bicara investasi dan pembangunan,” kata dia.
 
Feri mengatakan Jokowi juga tidak berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan. Terbukti dengan tidak adanya satu kasus pun pelanggaran HAM berat masa lalu yang selesai.
 
"Para aktor yang anti kritik mendapat tempat di rezim Jokowi," ujarnya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif