Presiden Jokowi/MI/Ramdani
Presiden Jokowi/MI/Ramdani

Jokowi-Ma'ruf Diminta Memastikan Standar HAM Proyek Strategis Nasional

Nasional hak asasi manusia komnas ham presiden jokowi
Siti Yona Hukmana • 21 Oktober 2020 22:32
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima banyak pengaduan terkait konflik agraria. Masyarakat disebut banyak tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur.
 
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diminta merefleksikan pemerintahan setahun pertama. Utamanya untuk memastikan standar HAM.
 
"Standar dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers daring, Rabu, 21 Oktober 2020. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beka mengatakan saat ini ada proyek sirkuit Mandalika, Lombok dan pembangunan Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan yang jadi sorotan. Menurut Beka standar HAM diperlukan untuk memudahkan pembebasan lahan proyek tersebut.
 
"Maupun juga perlakuan kepada warga-warga yang masih belum setuju adanya proyek itu, atau pun belum setuju terhadap misalnya kalo soal harga begitu," ungkap Beka.
 
Di sisi lain, Beka juga menyoroti kasus intoleransi di Indonesia yang terus bertambah. Seperti pembubaran ibadah yang dilakukan di rumah-rumah saat pandemi covid-19.
 
"Ketika pandemi masyarakat diminta untuk diam di rumah, tetapi ada beberapa kelompok yang tidak suka melihat ada warga masyarakat dari agama lain kemudian mencoba mengganggu dan kemudian membubarkan," ucap Beka.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif