Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Medcom.id/M. Sholahadin Azhar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Medcom.id/M. Sholahadin Azhar

Instruksi Mendagri Tegaskan Sinergi Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional mendagri Virus Korona protokol kesehatan
Kautsar Widya Prabowo • 19 November 2020 02:23
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan.
 
"Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," seperti dikutip dari intruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis, 19 November 2020.
 
Surat yang dikeluarkan pada Rabu, 18 November 2020 ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota se-Indonesia. Surat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet pada 16 November 2020. Salah satu instruksi Jokowi yakni konsistensi menegakkan protokol kesehatan covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mendagri mewajibkan kepala daerah menegakkan protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, kepala daerah harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif.
 
Baca:Mendagri Terbitkan Instruksi Protokol Kesehatan, Pelanggar Siap-siap Diberhentikan
 
Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan berupa pembubaran kerumunan yang dilakukan secara tegas dan terukur. Namun, cara tersebut merupakan upaya terakhir.
 
Kepala daerah harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan covid-19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
 
Apabila kepala daerah lalai dalam menaati ketentuan tersebut akan diberikan sanksi terberat berupa pemberhentian. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif