Wawancara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar

Sejak Reformasi Belum Ada Partai Dibubarkan

Dian Ihsan Siregar 16 November 2018 19:45 WIB
partai solidaritas indonesia
Sejak Reformasi Belum Ada Partai Dibubarkan
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar (kanan). Foto: MI
Jakarta: Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana‎ mencoba meminjam tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mencolek pemerintah agar mau membubarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apa pasal? Eggi menafsir jika PSI telah menista agama dengan bersikap menolak peraturan daerah syariah.

Tak terpancing, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan apa saja syarat utama sebuah partai bisa dibubarkan. Berikut wawancara singkat Medcom.id bersama Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.

Apakah alasan Eggi Sudjana itu masuk akal untuk membubarkan PSI?


Kami tidak tahu bisa atau tidaknya dibubarkan. Yang pasti, selama partai tidak melanggar UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka tidak bisa dibubarkan.

Jadi, kalau cuma perbedaan pemikiran, itu dinamika, tidak bisa langsung mencabut badan hukum.

Jadi, apa kesalahan yang bisa membuat partai bisa dibubarkan? 

Partai yang melanggar konstitusi negara dan UUD 1945. Dalam NKRI kita juga tidak ada hak bebas yang mutlak.

Hak bebas dibatasi oleh negara melalui UU demi melindungi hak bebas itu sendiri.‎ Dan hak bebas itu tidak boleh melanggar hak orang lain.

Apakah sudah pernah ada parpol yang dibubarkan atau dibekukan karena melanggar konstitusi?

Sejak zaman reformasi sampai sekarang, menurut sepengetahuan saya, belum ada partai politik yang dibubarkan. Kasusnya juga belum ada.

Parpol masih taat pada aturan yang ada. Belum ada yang melanggar konstitusi. Paling perbedaan pemikiran saja yang membuat orang ingin membubarkan. Itu dinamika sesaat.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id