Rencana Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi Berpotensi Ciptakan Konflik Kepentingan

Jakarta: Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayanti, dikritik. Hal tersebut dinilai bakal menimbulkan konflik kepentingan, khususnya jika MK menyidangkan kasus terkait pemerintah.  CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan saat ini MK tengah menangani uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diajukan masyarakat sipil. Hasil akhir dari keputusan hukum itu berpotensi diragukan masyarakat.  Baca: Gibran Menegaskan Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi Tak Berkaitan Dinasti Politik "Ketika ada masyarakat sipil mengajukan uji materi, dan ada kekerabatan ada hubungan darah, hubungan keluarga (di persidangan), maka konflik interst gak mungkin saya gak percaya gak terjadi," ujar Pangi dalam program acara News Maker by Medcom.id, secara virtual, Sabtu, 26 Maret 2022.  Selain itu, hasil sidang semakin diragukan karena proses persidangan diikuti sembilan hakim MK, termasuk Anwar Usman. Terlebih, hakim bakal meminta keterangan baik terdakwa, termohon, dan saksi, terkait hubungan keluarga.  "Sekarang publik percaya atau tidak instusi MK, itu (rencana pernikahan) bisa menggangu trust publik terhadap MK, walapun keputusan MK selama ini kontroversi," kata dia. Idayati akan melangsungkan pernikahan dengan Anwar Usman pada 26 Mei 2022. Rencana tersebut lanjutan dari prosesi lamaran yang telah dilakukan Anwar di sela kunjungan kerja Jokowi di Solo 11-12 Maret 2022.