Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung penganggaran dana desa. Kepala Negara berniat menambah anggaran tersebut pada 2023.
"Tahun depan Insyaallah dikembalikan atau dinaikkan lagi," kata Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Menurut Jokowi, saat ini pemerintah hanya bisa mengalokasikan Rp68 triliun dana desa. Jumlah tersebut lebih kecil dari distribusi dana desa pada 2021, yakni Rp 72 triliun.
Jokowi mengatakan pengurangan ini karena Indonesia tengah menghadapi pandemi covid-19. Dia mengatakan telah berencana meningkatkan anggaran dana desa pada 2021, namun hal tersebut tak bisa direalisasikan karena penanganan pandemi membutuhkan dana besar.
"Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai untuk penanganan covid-19 di 2020 itu Rp690 triliun, di 2021 Rp740 triliun, gede banget. Dana seluruh kementerian harus kita potong, dana untuk desa juga sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak," ujar Jokowi.
Di sisi lain, Kepala Negara berpesan kepada seluruh kepala desa berhati-hati mengelola uang yang dipercayakan kepada mereka. Pemerintah desa harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya supaya manfaat bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di daerah masing-masing.
Baca: Jokowi Menolak Penobatan Bapak Pembangunan Desa
Presiden mencontohkan pembangunan jalan. Pemerintah desa harus membeli bahan-bahan material dari dalam desa itu sendiri.
"Beli semen di desa, beli batu bata di desa, paling jauh ya dari kecamatan. Ini harus dilakukan agar uang berputar terus di desa," kata Jokowi.
Jangan sampai, pemerintah desa berbelanja bahan-bahan baku ke kota apa lagi sampai ke Jakarta. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, program-program lain yang dicanangkan pemerintah desa juga harus bersandar pada barang-barang di desa. Misalnya, terkait program peningkatan gizi, telur, susu, dan komoditas pangan lainnya harus diperoleh dari desa.
"Harga terpaut sedikit tidak apa-apa asal tetap beli di desa karena nanti uang berputar di situ terus. Akhirnya, itu akan menghidupi masyarakat desa kita dan pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan di desa," kata Jokowi.
Sejak 2015-2022, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp468 triliun untuk dana desa. Jokowi mengatakan dana yang digelontorkan sangat besar.
"Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola duit yang sangat besar ini," kata Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menyinggung penganggaran dana desa. Kepala Negara berniat menambah anggaran tersebut pada 2023.
"Tahun depan Insyaallah dikembalikan atau dinaikkan lagi," kata Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Menurut Jokowi, saat ini pemerintah hanya bisa mengalokasikan Rp68 triliun
dana desa. Jumlah tersebut lebih kecil dari distribusi dana desa pada 2021, yakni Rp 72 triliun.
Jokowi mengatakan pengurangan ini karena Indonesia tengah menghadapi pandemi covid-19. Dia mengatakan telah berencana meningkatkan anggaran dana desa pada 2021, namun hal tersebut tak bisa direalisasikan karena penanganan pandemi membutuhkan dana besar.
"Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai untuk penanganan covid-19 di 2020 itu Rp690 triliun, di 2021 Rp740 triliun, gede banget. Dana seluruh kementerian harus kita potong, dana
untuk desa juga sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak," ujar Jokowi.
Di sisi lain, Kepala Negara berpesan kepada seluruh kepala desa berhati-hati mengelola uang yang dipercayakan kepada mereka. Pemerintah desa harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya supaya manfaat bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di daerah masing-masing.
Baca:
Jokowi Menolak Penobatan Bapak Pembangunan Desa
Presiden mencontohkan pembangunan jalan. Pemerintah desa harus membeli bahan-bahan material dari dalam desa itu sendiri.
"Beli semen di desa, beli batu bata di desa, paling jauh ya dari kecamatan. Ini harus dilakukan agar uang berputar terus di desa," kata Jokowi.
