Menunda Pemilu Membahayakan Demokrasi Indonesia

Jakarta: Menunda Pemilu 2024 dinilai tak baik bagi kelangsungan bernegara. Usulan yang disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu dianggap bisa membahayakan demokrasi Indonesia. "Sekarang demokrasi dalam keadaan bahaya, alarm demokrasi bunyi," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Maret 2022. Dia menyampaikan menunda pemilu mengakibatkan kualitas demokrasi suatu negara akan hilang. Padahal, pihak yang paling berkuasa dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah rakyat. Jika ingin menunda pemilu, kata dia, harus mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Sedangkan, belum pernah ada suara akar rumput agar Pemilu 2024 ditunda. "Apakah menunda dan menambah masa jabatan presiden mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia?" ungkap dia. Baca: Elite Politik Diimbau Tak Menggampangkan Konstitusi Demi Menunda Pemilu Survei Voxpol Center Research and Consulting pada Juli 2021 menunjukkan 73,7 persen responden tidak setuju terkait wacana penambahan masa jabatan presiden. Sebanyak 34,4 persen responden yang menyatakan tidak setuju beralasan penambahan masa jabatan presiden bentuk kemunduran demokrasi. Menurut dia, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara. Penundaan Pemilu sama saja mencoreng konstitusi. "Dan mengacaukan siklus demokrasi yang membatasi masa jabatan rezim pemerintah berkuasa," ujar dia.