Pemerintah Diminta Merespons Pernyataan Positif PBNU Soal Vaksin

Jakarta: Komisi IX DPR menyambut baik pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang mengimbau umat muslim menggunakan vaksin halal. Pemerintah diminta segera merespons pernyataan orang nomor 1 di salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. "Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengambil langkah kebijakan secepatnya untuk penggunaan vaksin yang halal dan bersih bagi umat muslim dalam vaksinasi booster yang rencananya dimulai pada awal Januari 2022," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Desember 2021. Politikus Partai Golkar itu menegaskan pemerintah harus memperhatikan kepentingan umat muslim terkait vaksinasi. Apalagi, saat ini sudah tersedia vaksin covid 19 yang sudah memiliki sertifikat 100 persen halal dan bersih. "Tentu ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan MUI (Majelis Ulama Indonesia)," kata dia. Dia menyampaikan setidaknya sudah ada dua vaksin yang memperoleh sertifikat halal dari MUI. Yakni Sinovac dan Zivifax. Kabar baik lain, yaitu kedua vaksin ini juga sudah dapat diproduksi dalam negeri. Sinovac diproduksi di Pabrik PT Biofarma (Persero) dengan kapasitas 240 juta dosis per tahu. Sedangkan Zifivax diproduksi di PT. Biotis Pharmaceuticas Indonesia. Kapasitas produksi mencapai 360 juta dosis per tahun. "Apabila pemerintah benar-banar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim maka cukup menggunakan 2 merek ini," kata dia. Baca: 1,8 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini Selain itu, Indonesia bisa memanfaatkan produksi dalam negeri. Yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih untuk booster masyarakat Indonesia. Sedangkan vaksin covid-19 impor yang belum memperoleh sertifikasi halal bisa diberikan kepada masyarakat nonmuslim. Sehingga, penggunaan vaksin dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan. "Dan tidak menimbulkan kecemasan baru didalam masyarakat," ujar dia.