Jakarta: Polri diminta menindak tegas anggotanya yang mengintimidasi pengguna media sosial atau netizen. Tindakan mengintimidasi dianggap mengarah ke pidana.
"Semestinya para oknum itu lebih paham dan bukan malah melakukan tindak pidana," kata anggota Komisi III Taufik Basari melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.
Hal itu disampaikan Taufik menyikapi intimidasi yang dialami Fachrial Kautsar di akun media sosialnya. Tindakan itu dialami Fachrial usai mengunggah tulisan berkaitan dengan kepolisian pada akun Twitter-nya, @fchkautsar.
Taufik menegaskan intimidasi sangat tidak dibenarkan. Meskipun, intimidasi itu demi semangat korps.
Ketua Bidang Hukum DPP Partai NasDem itu mengatakan tindakan intimidasi tak boleh dibiarkan. Jika tidak ada tindakan tegas, akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat.
"Karena masih ada oknum-oknum yang diberikan wewenang memegang senjata, memiliki diskresi dan bertugas menegakkan hukum tapi justru merasa bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan mengancam warga hanya karena suatu cuitan di media sosial" ungkap dia.
Taufik sudah menelusuri siapa saja anggota Polri yang mengancam netizen tersebut. Ada yang menggunakan nama samaran dan akun dari anggota Polri.
"Kadivpropam Polri harus segera bertindak, memproses hukum dan memberikan jaminan perlindungan bagi netizen yang menjadi korban intimidasi," ujar dia.
Baca: Satpam BCA Jadi Trending Topic di Twitter, Ada Apa?
Postingan yang berkaitan dengan kepolisian itu diunggah Fachrial pada Rabu, 14 Oktober 2021. "Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA saja enggak sih?" tulis Fachrial.
Intimidasi dilakukan melalui media sosial hingga nomor telepon pribadinya yang diduga sebagian berasal dari anggota Polri. Merasa terancam, Fahrial meminta dukungan dari sesama netizen hingga menonaktifkan akun Instagram-nya.
Jakarta: Polri diminta menindak tegas anggotanya yang
mengintimidasi pengguna media sosial atau
netizen. Tindakan mengintimidasi dianggap mengarah ke pidana.
"Semestinya para oknum itu lebih paham dan bukan malah melakukan tindak pidana," kata anggota Komisi III Taufik Basari melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.
Hal itu disampaikan Taufik menyikapi intimidasi yang dialami Fachrial Kautsar di akun media sosialnya. Tindakan itu dialami Fachrial usai mengunggah tulisan berkaitan dengan kepolisian pada akun
Twitter-nya,
@fchkautsar.
Taufik menegaskan intimidasi sangat tidak dibenarkan. Meskipun, intimidasi itu demi semangat korps.
Ketua Bidang Hukum DPP Partai NasDem itu mengatakan tindakan intimidasi tak boleh dibiarkan. Jika tidak ada tindakan tegas, akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat.
"Karena masih ada oknum-oknum yang diberikan wewenang memegang senjata, memiliki diskresi dan bertugas menegakkan hukum tapi justru merasa bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan mengancam warga hanya karena suatu cuitan di media sosial" ungkap dia.
Taufik sudah menelusuri siapa saja anggota
Polri yang mengancam netizen tersebut. Ada yang menggunakan nama samaran dan akun dari anggota Polri.
"Kadivpropam Polri harus segera bertindak, memproses hukum dan memberikan jaminan perlindungan bagi netizen yang menjadi korban intimidasi," ujar dia.
Baca:
Satpam BCA Jadi Trending Topic di Twitter, Ada Apa?
Postingan yang berkaitan dengan kepolisian itu diunggah Fachrial pada Rabu, 14 Oktober 2021. "Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA saja enggak sih?" tulis Fachrial.
Intimidasi dilakukan melalui media sosial hingga nomor telepon pribadinya yang diduga sebagian berasal dari anggota Polri. Merasa terancam, Fahrial meminta dukungan dari sesama netizen hingga menonaktifkan akun
Instagram-nya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
