Jakarta: Pimpinan Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara, Kiai Haji Khayatul Makki (Gus Khayat), merespons polemik jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Sembilan kiai sepuh NU sempat mendinginkan suasana dengan memberikan imbauan yang mendamaikan, menyejukkan, dan menegur semua yang terlalu hiruk pikuk dalam masalah muktamar.
Namun, pada Jumat, 26 November 2021, keluar surat perintah Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, soal Muktamar ke-34 NU dipercepat dan digelar pada 17 Desember 2021. Berdasarkan jadwal, Muktamar ke-34 NU seharusnya dilaksanakan pada 23 hingga 25 Desember 2021.
Gus Khayat mengingatkan kembali pesan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya kepada Nahdiyin. Intinya, semua pihak harus menurunkan tensinya menjelang muktamar.
"Habib Luthfi menyampaikan hal yang senada (dengan sembilan kiai NU), yaitu kiranya semua pihak untuk menurunkan tensi, menurunkan syahwat politik di dalam muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Khayat dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 November 2021.
Gus Khayat menyoroti surat perintah Rais Aam PBNU, KH Michtahul Akhyar, yang dirilis Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dia menegaskan surat perintah Rais Aam bukan keputusan bersama PBNU.
Baca: NU Tak Boleh Jadi Kuda Troya Parpol
Menurut dia, surat itu keluar diawali dari kontroversi tim media Gus Ipul. Mereka menyampaikan KH Michtahul Akhyar adalah pemegang otoritas penuh dan pemegang kekuasaan penuh di NU. Sehingga siapa pun wajib taat dengan yang disampaikan Rais Aam.
“Nah setelah disampaikan itu, beberapa saat keluarlah (surat perintah) dari Rais Aam, sehingga siapa pun bisa menebak, siapa pun bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari yang luar biasa dari oknum,” jelas Gus Khayat.
Gus Khayat sebagai warga Nahdiyin sangat menyayangkan pernyataan Gus Ipul. "Apabila yang dilakukan Gus Ipul ini tidak ada yang meng-counter sama sekali, yang terjadi mengabaikan perpecahan yang terjadi dalam Nahdlatul Ulama demi semata-mata syahwat politik dukung mendukung dalam muktamar," tegas Gus Khayat.
Menurut dia, semua pihak perlu khawatir dengan langkah yang menyalahi aturan seperti ini. Sebab, ini akan membahayakan kehidupan bernegara.
“Ini bahaya sekali, bukan hanya berbahaya untuk NU sendiri tapi untuk NKRI, kenapa? Karena kalau NU-nya lumpuh, NU-nya kerdil, NKRI tentunya sangat mudah diinfiltrasi oleh siapa pun,” ucap Gus Khayat.
Keputusan PBNU terkait muktamar yang hanya ditandatangani satu pihak, yakni Rais Aam dianggap berbagai kalangan di Nadhdliyin tidak sah. Sebab, tidak sesuai dengan AD/ART atau aturan pelaksanaan muktamar yang mensyaratkan keputusan yang sah adalah yang ditandatangan oleh Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, Rais Aam, dan Katib Aam.
Sementara itu, Ketua Panita Muktamar ke-34 NU, Imam Aziz, menegaskan PBNU belum memberikan keputusan terkait kepastian jadwal muktamar.
Jakarta: Pimpinan Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara, Kiai Haji Khayatul Makki (Gus Khayat), merespons polemik jadwal pelaksanaan
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Sembilan kiai sepuh NU sempat mendinginkan suasana dengan memberikan imbauan yang mendamaikan, menyejukkan, dan menegur semua yang terlalu hiruk pikuk dalam masalah muktamar.
Namun, pada Jumat, 26 November 2021, keluar surat perintah Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, soal Muktamar ke-34
NU dipercepat dan digelar pada 17 Desember 2021. Berdasarkan jadwal, Muktamar ke-34 NU seharusnya dilaksanakan pada 23 hingga 25 Desember 2021.
Gus Khayat mengingatkan kembali pesan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya kepada Nahdiyin. Intinya, semua pihak harus menurunkan tensinya menjelang muktamar.
"Habib Luthfi menyampaikan hal yang senada (dengan sembilan kiai NU), yaitu kiranya semua pihak untuk menurunkan tensi, menurunkan syahwat politik di dalam muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Khayat dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 November 2021.
Gus Khayat menyoroti surat perintah Rais Aam
PBNU, KH Michtahul Akhyar, yang dirilis Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dia menegaskan surat perintah Rais Aam bukan keputusan bersama PBNU.
Baca:
NU Tak Boleh Jadi Kuda Troya Parpol
Menurut dia, surat itu keluar diawali dari kontroversi tim media Gus Ipul. Mereka menyampaikan KH Michtahul Akhyar adalah pemegang otoritas penuh dan pemegang kekuasaan penuh di NU. Sehingga siapa pun wajib taat dengan yang disampaikan Rais Aam.
“Nah setelah disampaikan itu, beberapa saat keluarlah (surat perintah) dari Rais Aam, sehingga siapa pun bisa menebak, siapa pun bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari yang luar biasa dari oknum,” jelas Gus Khayat.
Gus Khayat sebagai warga Nahdiyin sangat menyayangkan pernyataan Gus Ipul. "Apabila yang dilakukan Gus Ipul ini tidak ada yang meng-
counter sama sekali, yang terjadi mengabaikan perpecahan yang terjadi dalam Nahdlatul Ulama demi semata-mata syahwat politik dukung mendukung dalam muktamar," tegas Gus Khayat.
Menurut dia, semua pihak perlu khawatir dengan langkah yang menyalahi aturan seperti ini. Sebab, ini akan membahayakan kehidupan bernegara.
“Ini bahaya sekali, bukan hanya berbahaya untuk NU sendiri tapi untuk NKRI, kenapa? Karena kalau NU-nya lumpuh, NU-nya kerdil, NKRI tentunya sangat mudah diinfiltrasi oleh siapa pun,” ucap Gus Khayat.
Keputusan PBNU terkait muktamar yang hanya ditandatangani satu pihak, yakni Rais Aam dianggap berbagai kalangan di Nadhdliyin tidak sah. Sebab, tidak sesuai dengan AD/ART atau aturan pelaksanaan muktamar yang mensyaratkan keputusan yang sah adalah yang ditandatangan oleh Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, Rais Aam, dan Katib Aam.
Sementara itu, Ketua Panita Muktamar ke-34 NU, Imam Aziz, menegaskan PBNU belum memberikan keputusan terkait kepastian jadwal muktamar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
