Jakarta: Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet akomodatif dan kompromitif. Hal ini terlihat dari susunan kabinet yang cukup berwarna.
"Akomodatif karena terdiri dari berbagai kalangan seperti parpol dan profesional. Akomodatif karena ada teman-teman oposisi," terang dia singkat dalam diskusi MNC Trijaya.fm, Sabtu, 26 Oktober 2019.
Menurutnya, politik akomodatif sangat nyata karena adanya desakan dari berbagai pihak. Posisi wakil menteri, yang jumlahnya empat kali lipat dari periode sebelumnya, adalah bukti.
"Perwakilan Papua, partai yang tak lolos ke Senayan (MPR/DPR), wakil NU; wamen menjawab itu semua, cukup sederhana," tandas dia.
Sementara itu, adanya dua wakil dari partai oposisi Gerindra dalam kabinet adalah harga kompromi. Keduanya adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Oleh karena itu, para menteri dan wamen harus menunjukkan kinerja yang baik. Apalagi semua infrastruktur dan landasan politik sudah jelas.
"Kalau Nawacita Jilid II tak jalan, berarti ada yang aneh karena semua sudah dikuasai," pungkas Adi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah blak-blakan soal sulitnya membentuk Kabinet Indonesia Maju untuk lima tahun ke depan. Menurut Jokowi, ia menerima 300 nama calon untuk menjadi menterinya.
Menurut Jokowi, dalam menyeleksi para menteri ia harus melihat urusan-urusan yang berkaitan dengan daerah, suku, agama, partai politik, hingga sosok profesional. Menurut dia, komposisi kabinet harus betul-betul proporsional.
Mantan Wali Kota Solo itu menyadari jika dalam penyusunan Kabinet Indonesia Maju, ada banyak pihak yang kecewa. Ia pun meminta semua pihak memahami hal tersebut.
"Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," ungkap Jokowi.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0k8DpRWk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet akomodatif dan kompromitif. Hal ini terlihat dari susunan kabinet yang cukup berwarna.
"Akomodatif karena terdiri dari berbagai kalangan seperti parpol dan profesional. Akomodatif karena ada teman-teman oposisi," terang dia singkat dalam diskusi MNC Trijaya.fm, Sabtu, 26 Oktober 2019.
Menurutnya, politik akomodatif sangat nyata karena adanya desakan dari berbagai pihak. Posisi
wakil menteri, yang jumlahnya empat kali lipat dari periode sebelumnya, adalah bukti.
"Perwakilan Papua, partai yang tak lolos ke Senayan (MPR/DPR), wakil NU; wamen menjawab itu semua, cukup sederhana," tandas dia.
Sementara itu, adanya dua wakil dari partai oposisi Gerindra dalam kabinet adalah harga kompromi. Keduanya adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Oleh karena itu,
para menteri dan wamen harus menunjukkan kinerja yang baik. Apalagi semua infrastruktur dan landasan politik sudah jelas.
"Kalau Nawacita Jilid II tak jalan, berarti ada yang aneh karena semua sudah dikuasai," pungkas Adi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah blak-blakan soal sulitnya membentuk Kabinet Indonesia Maju untuk lima tahun ke depan. Menurut Jokowi, ia menerima 300 nama calon untuk menjadi menterinya.
Menurut Jokowi, dalam menyeleksi para menteri ia harus melihat urusan-urusan yang berkaitan dengan daerah, suku, agama, partai politik, hingga sosok profesional. Menurut dia, komposisi kabinet harus betul-betul proporsional.
Mantan Wali Kota Solo itu menyadari jika dalam penyusunan Kabinet Indonesia Maju, ada banyak pihak yang kecewa. Ia pun meminta semua pihak memahami hal tersebut.
"Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," ungkap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
