Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) memberi sinyal kurang sreg menambah anggota koalisi pemerintah. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan justru akan berjalan sehat bila ada pihak oposisi.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan adanya partai yang berada di pemerintahan, partai di luar pemerintahan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
Menurut Hasto, koalisi sejatinya bisa dimaknai lebih luas tak sekadar di dalam pemerintahan. Toh, kerja sama antarpartai politik dengan kepentingan yang lebih luas bisa terjadi di Parlemen.
"Juga bisa dilakukan di dalam persiapan Pilkada (pemilihan kepala daerah) Serentak 2020. Ada 273 daerah mengadakan Pilkada Serentak," ungkapnya.
Baca juga: Kubu Prabowo Tak Mampu Buktikan Seluruh Gugatan
Menurut Hasto jalannya roda pemerintahan juga bisa terkontrol bila ada pihak yang menjadi oposisi atau penyeimbang. Dengan begitu, mekanisme check and balance bisa berjalan maksimal.
"Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, opsi, yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," paparnya.
Menurut Hasto, keberadaan oposisi juga bisa jadi pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Namun, Hasto menegaskan politik sejatinya bersifat dinamis.
"Hal strategis untuk bangsa dan negara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Ibu Megawati (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri)," ujarnya.
Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) memberi sinyal kurang sreg menambah anggota koalisi pemerintah. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan justru akan berjalan sehat bila ada pihak oposisi.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan adanya partai yang berada di pemerintahan, partai di luar pemerintahan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
Menurut Hasto, koalisi sejatinya bisa dimaknai lebih luas tak sekadar di dalam pemerintahan. Toh, kerja sama antarpartai politik dengan kepentingan yang lebih luas bisa terjadi di Parlemen.
"Juga bisa dilakukan di dalam persiapan Pilkada (pemilihan kepala daerah) Serentak 2020. Ada 273 daerah mengadakan Pilkada Serentak," ungkapnya.
Baca juga:
Kubu Prabowo Tak Mampu Buktikan Seluruh Gugatan
Menurut Hasto jalannya roda pemerintahan juga bisa terkontrol bila ada pihak yang menjadi oposisi atau penyeimbang. Dengan begitu, mekanisme
check and balance bisa berjalan maksimal.
"Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, opsi, yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," paparnya.
Menurut Hasto, keberadaan oposisi juga bisa jadi pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Namun, Hasto menegaskan politik sejatinya bersifat dinamis.
"Hal strategis untuk bangsa dan negara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Ibu Megawati (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri)," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
