Era Big Data, Demokrasi Konvensional Berpotensi Digantikan Datakrasi

Jakarta: Politik dunia memasuki era demokrasi berbasis data atau datakrasi. Penyerapan aspirasi untuk membuat keputusan politik diambil berbasis data digital. Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko, mengatakan di era big data atau data raksasa, demokrasi konvensional berpotensi digantikan dengan datakrasi. Datakrasi menghasilkan kebijakan politik yang lebih akurat, dan presisi. Sebab, pengumpulan data melalui proses, analisis, dan visualisasi dengan bantuan kecerdasan buatan. "Nantinya tak ada lagi manusia politik, yang ada adalah kecerdasan buatan yang memenuhi harapan dan aspirasi rakyat," kata Budiman, di Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Budiman menawarkan jalan tengah politik di era datakrasi, yakni Trisakti ABC. Gagasan tersebut bisa menjadi alternatif masa depan negera di tengah perkembangan teknologi. Konsep Trisakti ABC mencakup tiga ide penting yang terdiri atas 3A (alami, asasi, abadi), 3B (berdana, berdata, berdaya), dan 3C (cinta, cita, cipta). Dia menjelaskan 3A berhubungan gerakan selaras dengan alam, pemerataan akses ekonomi, dan keberlanjutan. Kemudian, 3B terkait penghasilan masyarakat yang mencukupi, terjaminnya hak atas data, dan akses pengembangan diri. Sedangkan 3C berhubungan dengan kemunculan generasi kaya ide-ide futuristik dan kemampuan menciptakan inovasi yang dipersembahkan kepada masyarakat luas. Budiman menuturkan setiap individu bisa menjadi data center, server, dan WiFi berjalan atau sebagai internet diri (internet of me) di era demokrasi digital berbasis data atau datakrasi.     Namun, setiap individu harus memiliki hak atas data yang dihasilkan dari dirinya untuk dimanfaatkan pihak lain. Selain itu, ada implementasi tingkat komunitas dan implementasi tingkat individual yang disatukan dalam teknologi rangkai data (blockchain). "Blockchain adalah perpaduan teknologi antarotak komputer dan teknologi internet diri, sehingga kita bisa melakukan 'arisan data' untuk kepentingan bersama dan keuntungan bersama," ucap Budiman. Blockchain juga bisa digunakan sebagai tameng digital atau pelindung hak-hak individu sebagai internet diri. "Kenapa kita tak menerapkan blockchain untuk komunitas dan internet diri untuk individu?" ujar dia. Dia mencontohkan Digital Citizen Lab yang merupakan ruang kolaborasi publik dan pemerintah daerah menciptakan inovasi digital berbasis data. Digital Citizen Lab menggunakan berbagai jenis data untuk penelitian, seperti media sosial, statistik dasar, sensor, data spasial, dan data berita. "Produk yang dihasilkan dapat berupa produk teknologi, kebijakan, naskah akademi, infografis, dan lainnya," papar Budiman.