Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mempertimbangkan aspek lain sebelum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total. Pertimbangan penerapan aturan diharapkan tak sekadar pada kajian internal.
"Jangan sampai pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memperhatikan aspek lain dan hanya berkutat dengan pemikiran sendirinya, yang dapat menimbulkan dampak kerugian di tengah masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.
Azis mengatakan Pemprov DKI Jakarta mesti mendalami kajian terkait dampak PSBB total. Khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial.
Anies diminta memperhatikan pencegahan klaster perkantoran yang ditimbulkan akibat lemahnya pengawasan protokol kesehatan. Proses edukasi dan pengawasan terhadap protokol kesehatan disebut belum optimal.
"Penerapan Anies nanti dapat tetap memperhatikan nasib pekerja itu sendiri dan tidak menimbulkan dampak baru dari kebijakan tersebut," ujar Azis.
Politikus Golkar itu mendesak Anies berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penanganan virus korona (covid-19). Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan masalah baru.
"Kita semua harus kompak dan satu visi dalam menghadapi pandemi virus covid-19. Sehingga tidak menimbulkan lebih banyak korban," ujar Azis.
Anies Baswedan berencana menerapkan PSBB total jilid II di Jakarta pada Senin, 14 September 2020. Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien virus korona semakin menipis.
Pemprov DKI mencatat 77 persen dari 4.053 tempat tidur isolasi terpakai. Sedangkan, 83 persen dari 528 tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) telah terpakai. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan covid-19 per Minggu, 6 September 2020.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mempertimbangkan aspek lain sebelum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (
PSBB) total. Pertimbangan penerapan aturan diharapkan tak sekadar pada kajian internal.
"Jangan sampai pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memperhatikan aspek lain dan hanya berkutat dengan pemikiran sendirinya, yang dapat menimbulkan dampak kerugian di tengah masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Jakarta, Minggu, 13 September 2020.
Azis mengatakan Pemprov
DKI Jakarta mesti mendalami kajian terkait dampak PSBB total. Khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial.
Anies diminta memperhatikan pencegahan klaster perkantoran yang ditimbulkan akibat lemahnya pengawasan protokol kesehatan. Proses edukasi dan pengawasan terhadap protokol kesehatan disebut belum optimal.
"Penerapan Anies nanti dapat tetap memperhatikan nasib pekerja itu sendiri dan tidak menimbulkan dampak baru dari kebijakan tersebut," ujar Azis.
Politikus Golkar itu mendesak Anies berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penanganan virus korona (covid-19). Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan masalah baru.
