NEWSTICKER
Suasana diskusi di kantor Deep Indonesia, Cibinong, Bogor. Foto: Candra Yuri Nuralam/Medcom.id
Suasana diskusi di kantor Deep Indonesia, Cibinong, Bogor. Foto: Candra Yuri Nuralam/Medcom.id

Jenderal Polisi Banyak Menduduki Posisi Penting di Era Jokowi

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Candra Yuri Nuralam • 02 Februari 2020 18:16
Bogor: Mantan anggota polisi dan polisi aktif banyak menduduki posisi penting di era Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dinilai tidak sehat karena sistem pemerintahan ala militer hidup di masyarakat.
 
"Ini sepertinya negara ini negara polisi, banyak sekali jabatan negara yang di jabat polisi. Kemendagri, ketua KPK, kepala BIN, ketua PSSI, dan lainnya, ini negara polisi," kata peneliti dari Deep Indonesia Yusfitriadi dalam sebuah diskusi di kantor Deep Indonesia, Cibinong, Bogor, Minggu, 2 Februari 2020.
 
Pada periode kedua Jokowi, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian diangkat menjadi menteri dalam negeri, Jenderal (Purn) Budi Gunawan tetap menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Firli Bahuri terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komjen M. Iriawan menjadi ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, sistem demokrasi bakal semakin tergerus dengan banyaknya jenderal polisi yang menjadi pimpinan di kementerian dan lembaga. "Ketika kekuatan bertumpu pada pemerintahan yang berpotensi menunjukkan oligarkinya, kita akan kembali ke zaman batu, indikasi ini sudah jelas," ujar Yusfitriadi.
 
Yusfitradi menilai suara masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah akan semakin tidak mempunyai ruang. Menurut dia, Jokowi sengaja memasukkan anggota Polri ke kabinetnya untuk membangun kekuasaan yang kuat.
 
"Semua ingin dikuasai, jadi dia (Jokowi) sangat nyaman di zonanya dengan dukungan kekuatan politik legislatif," tutur Yusfitradi.
 
Yusfitriadi meminta masyarakat tidak diam. Masyarakat harus mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan Jokowi.
 
"Saya pikir kita perlu mendorong memberikan proses advokasi untuk masyarakat yang harus terus mengontrol pemerintahan Jokowi ke depan," kata Yusfitriadi.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif