Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia obesitas regulasi. Indonesia terjebak peraturan yang dibuat sendiri.
"Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas," ujar Jokowi dalam sambutannya di Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Januari 2020.
Jokowi menyebut aturan di Pemerintah Pusat mencapai 8.451 aturan. Sedangkan aturan di Pemerintah Daerah hampir dua kali lipat, yakni 15.985 Perda.
Ia tak mau Indonesia terkekang aturan yang jumlahnya ribuan. Dia ingin regulasi yang menghambat pertumbuhan dipangkas. Perkembangan zaman memaksa Indonesia bergerak cepat.
"Jadi, kita kecepatan dalam memutuskan dan bertindak, merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat," ujar Jokowi.
Manta Wali Kota Solo ini meminta seluruh pihak bekerja sama. Pemerintah mengharapkan dukungan dari pihak terkait menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif.
"Demi terwujudnya keadilan sosial, seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," pungkas kita.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan