Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, merespons rencana pembubaran 18 lembaga yang diutarakan Presiden Joko Widodo. Dia menyebut pembubaran butuh proses panjang.
"Harus ada proses panjang, revisi undang-undang dan mengajukan kepada DPR yang mempunyai hak di bidang legislasi," ujar Tjahjo saat dihubungi, Selasa, 14 Juli 2020.
Proses panjang itu disebut sama dengan pembuatan lembaga. Butuh peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan penerbitan undang-undang sebelum lembaga dibuat.
Tjahjo enggan membeberkan mana saja lembaga yang bakal dibubarkan. Tugasnya hanya menjalankan visi misi Presiden.
"Terkait reformasi birokrasi khususnya penyederhanaan birokrasi," kata dia.
Baca: Pemerintah Pastikan OJK Tak Akan Dibubarkan
Presiden Joko Widodo mengatakan akan merampingkan 18 lembaga atau komisi. Namun, ia belum mau membocorkan institusi mana yang akan disasar.
Menurut Jokowi, semakin sedikit lembaga maka akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.
Dia ingin organisasi yang sederhana. Jokowi meyakini rencana ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," kata Jokowi.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, merespons rencana pembubaran 18 lembaga yang diutarakan Presiden Joko Widodo. Dia menyebut pembubaran butuh proses panjang.
"Harus ada proses panjang, revisi undang-undang dan mengajukan kepada DPR yang mempunyai hak di bidang legislasi," ujar Tjahjo saat dihubungi, Selasa, 14 Juli 2020.
Proses panjang itu disebut sama dengan pembuatan lembaga. Butuh peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan penerbitan undang-undang sebelum lembaga dibuat.
Tjahjo enggan membeberkan mana saja lembaga yang bakal dibubarkan. Tugasnya hanya menjalankan visi misi Presiden.
"Terkait reformasi birokrasi khususnya penyederhanaan birokrasi," kata dia.
Baca: Pemerintah Pastikan OJK Tak Akan Dibubarkan
Presiden Joko Widodo mengatakan akan merampingkan 18 lembaga atau komisi. Namun, ia belum mau membocorkan institusi mana yang akan disasar.
Menurut Jokowi, semakin sedikit lembaga maka akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.
Dia ingin organisasi yang sederhana. Jokowi meyakini rencana ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
