Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak masuk daftar 18 lembaga yang bakal dibubarkan pemerintah. Pembubaran OJK bukan kewenangan pemerintah.
OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk DPR. Pemerintah tak bisa ikut campur terkait keberadaan lembaga tersebut.
"OJK itu lembaga yang ada di bawah undang-undang. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2020.
Moeldoko meminta seluruh pihak tak asal menebak lembaga atau komisi mana yang akan dibubarkan. Mereka diminta fokus menangani covid-19.
"Mungkin semua akan mengalkulasi bahwa pernyataan Presiden (Joko Widodo) itu ada kaitannya dengan penggabungan OJK dengan BI. Tapi, pemerintah berpandangan bahwa saat ini kita masing-masing fokus pada tugas pokok sesuai yang ada dalam perundang-undangan," kata dia.
Di sisi lain, Moeldoko meminta seluruh lembaga atau komisi fokus dan berkolaborasi melawan covid-19. "Sehingga apa pun itu, kalau kita berpikir secara kepentingan bangsa, semua harus menuju ke sana. Tidak ada lagi ego sektoral," tegas dia.
Baca: Jokowi Bakal Pangkas 18 Lembaga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan merampingkan 18 lembaga atau komisi. Namun, ia belum mau membocorkan institusi mana yang akan disasar.
Menurut Jokowi, semakin sedikit lembaga maka akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin organisasi yang sederhana. Dia meyakini rencana ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," kata Jokowi.
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak masuk daftar 18 lembaga yang bakal dibubarkan pemerintah. Pembubaran OJK bukan kewenangan pemerintah.
OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk DPR. Pemerintah tak bisa ikut campur terkait keberadaan lembaga tersebut.
"OJK itu lembaga yang ada di bawah undang-undang. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2020.
Moeldoko meminta seluruh pihak tak asal menebak lembaga atau komisi mana yang akan dibubarkan. Mereka diminta fokus menangani covid-19.
"Mungkin semua akan mengalkulasi bahwa pernyataan Presiden (Joko Widodo) itu ada kaitannya dengan penggabungan OJK dengan BI. Tapi, pemerintah berpandangan bahwa saat ini kita masing-masing fokus pada tugas pokok sesuai yang ada dalam perundang-undangan," kata dia.
Di sisi lain, Moeldoko meminta seluruh lembaga atau komisi fokus dan berkolaborasi melawan covid-19. "Sehingga apa pun itu, kalau kita berpikir secara kepentingan bangsa, semua harus menuju ke sana. Tidak ada lagi ego sektoral," tegas dia.
Baca:
Jokowi Bakal Pangkas 18 Lembaga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan merampingkan 18 lembaga atau komisi. Namun, ia belum mau membocorkan institusi mana yang akan disasar.
Menurut Jokowi, semakin sedikit lembaga maka akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin organisasi yang sederhana. Dia meyakini rencana ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
